UU Cipta Kerja Sepakati Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan membentuk lembaga pengelola investasi. Hal ini diatur dalam UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Lembaga itu direncanakan mampu mengundang investasi dari negara lain, lembaga internasional, ataupun korporasi.

"UU ini juga disepakati membentuk lembaga pengelola investasi. Pemerintah pusat diharapkan bisa mengundang investasi dari negara lain. Serta lembaga internasional maupun korporasi," ujar Airlangga dalam pidatonya saat Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

"Lembaga ini kehadirannya tentu akan diawasi sesuai ketentuan UU yang ada," tambahnya.

Airlangga melanjutkan pemerintah juga akan mengatur keringanan fasilitas perpajakan. Salah satunya dengan meniadakan pajak penghasilan pada lembaga sosial dan keagamaan. Dia mencontohkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Pemerintah dan DPR juga sepakat mengatur fasilitas perpajakan terkait peningkatan pendanaan melalui PPh dividen dan pengecualian objek PPh untuk dana yang dikelola lembaga," kata Airlangga.

"Seperti Badan Pengelolaan Keuangan Haji, serta lembaga sosial dan keagamaan," urainya.