Beda Pendapat Buruh & Pengusaha soal Omnibus Law Cipta Kerja

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 06 Okt 2020 07:30 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.
Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Jakarta -

Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR sore kemarin. UU ini menjadi kontroversi karena dianggap mementingkan investor, pengusaha, dan dunia bisnis.

Gelombang penolakan deras disuarakan di tengah masyarakat. Khususnya dari para buruh yang merasa posisi makin lemah dibanding pengusaha dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini.

Sebaliknya, pengusaha justru mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. Pengusaha sepatu yang tergabung dalam Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) salah satunya, mereka menilai UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri alas kaki, sehingga bisa bersaing di tingkat global.

"Salah satu visi Aprisindo adalah untuk terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif supaya industri alas kaki di Indonesia dapat berkompetisi di tingkat global. Maka bersama ini DPN Aprisindo menyarakan dukungan kepada pemerintah dan DPR untuk bisa segera menuntaskan pembahasan RUU Cipta Kerja," ungkap Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja disebut dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri. Eddy menyatakan UU Cipta Kerja juga bisa menarik investasi yang bisa meningkatkan kapasitas industri sepatu nasional.

"Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat mengeliminasi sejumlah permasalahan dan hambatan industri, sehingga kami yakin UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu daya tarik untuk menarik investasi baru dan perluasan kapasitas industri pada sektor alas kaki," ujar Eddy.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menambahkan pengusaha berharap UU Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah" kata Rosan dalam keterangan tertulis.

Dia menilai dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

"Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6%," ungkap Rosan.

Dirinya pun menganggap pengesahan UU Ciptaker dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan koperasi agar kontribusi mereka terhadap PDB masing-masing naik menjadi 65% dan 5,5%.

Dia menambahkan, UU Cipta Kerja akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi. Itu akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pengusaha mendukung, tapi buruh protes dengan lantang. Seperti apa kekhawatiran buruh akan UU Cipta Kerja?

Selanjutnya
Halaman
1 2