.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mematikan belum ada pengusaha yang berencana membatalkan investasinya karena aksi demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi demo menolak Omnibus Law Cipta Karja berlangsung sejak Selasa (6/10) hingga hari ini Kamis (8/10).
"Saya ingin katakan sampai dengan hari ini belum ada niat investor membatalkan gara-gara demo atau mengganggu iklim investasi, belum ada. Insyaallah ini landai-landai saja. Kita berdoa untuk mendapatkan yang terbaik agar demonya selesai," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/10/2020).
Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Tapi dia mengingatkan jangan anarkis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demo itu instrumen dalam menyampaikan aspirasinya dan sebagai negara demokrasi yang dijamin oleh UU, saya pikir silahkan saja. Demonya menjaga ketertiban, jangan sampai anarkis, karena kita dalam negara kondisi susah, COVID," sebutnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menilai situasi yang tidak kondusif akibat demo membuat dunia usaha menunda investasi.
"Ya investasi dari dunia usaha nasional maupun luar tentunya akan menganalisa secara lebih dalam lagi kalau ada gejolak-gejolak seperti ini. Ya tentunya harapannya ya demo ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan menjalankan protokol COVID," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (8/10/2020).
Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani pun berpendapat situasi yang tidak kondusif dari demo ini menguntungkan negara lain karena mereka bisa merebut investor asing yang berpotensi berinvestasi di RI.
"Kalau ada pergolakan dalam negeri sebenarnya yang diuntungkan adalah mereka dari negara-negara lain juga ya. Kan kita berkompetisi dengan negara lain. Jadi ya mereka melihat 'oh ini malah bagus supaya Indonesia ribut-ribut' ya mereka bisa narik (investasi) ke negaranya," ujarnya.
