Persiapan Said Iqbal Cs Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 13 Okt 2020 06:46 WIB
Massa mahasiswa berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wihaha, Jakarta Pusat, terkait UU Cipta Kerja. Massa mahasiswa datang secara bergelombang.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Serikat buruh atau pekerja akan mengajukan judicial review terhadap Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan pihaknya siap untuk langsung menggugat ke MK begitu UU tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam 1x24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK," kata Andi dalam keterangannya, Senin (12/10/2020).

Ada dua advokat yang siap membantu KSPSI untuk mengajukan gugatan tersebut yakni Hotma Sitompul dan Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alfons Kurnia Palma. Tim ini diketuai oleh Sekjen KSPSI Hermanto Achmad.

"Kami memilih jalur konstitusional mengajukan judicial review ke MK tentu menunjukkan gerakan buruh tidak hanya kekuatan dengan aksi," ucapnya.

Menurutnya, persiapan untuk mengajukan judicial review sudah 90% secara materi gugatan. Apa senjata serikat buruh terkait gugatan di MK? Baca di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2