DPR RI telah melayangkan surat pemberhentian atas Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Arief Hidayat Thamrin melalui Surat No: PW/DPR RI/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020. Keputusan itu merupakan hasil rapat internal antara Komisi I DPR RI dengan Arief yang dilakukan pada 1 Oktober 2020 lalu.
Surat pemberhentian itu telah ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, DPR tinggal menunggu surat keputusan (SK) dari Jokowi untuk meresmikan pemberhentian Arief baik sebagai Ketua Dewas, maupun Anggota Dewas TVRI.
Jika Jokowi sudah meresmikannya, maka langkah selanjutnya adalah Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja TVRI membuka seleksi Ketua Dewas untuk menggantikan Arief.
"Kita tunggu dulu SK dari Presiden ya. Setelah nantinya resmi ada SK pemberhentian dari Presiden maka DPR akan menjalankan prosedur seleksi anggota Dewas pengganti Pak Arief sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku," kata Anggota Komisi I dari fraksi PDIP Charles Honoris kepada detikcom, Senin (12/10/2020).
Baca juga: Jokowi Mau Bubarkan 13 Lembaga Akhir Agustus |
Charles mengatakan, DPR ingin sosok yang menggantikan Arief nantinya sebagai Ketua Dewas TVRI bisa bersinergi dengan Dewan Direksi untuk kemajuan TVRI.
"Bekerja secara profesional dan bisa bersinergi dengan Direksi untuk bersama-sama membangun TVRI," tutur dia.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Komite Penyelamat TVRI Agil Samal mengatakan, nantinya Ketua Dewas Pengganti Antar Waktu (PAW) diharapkan adalah sosok yang punya kapabilitas dalam menjalankan televisi publik.
"Kita berharap Dewas PAW adalah yang mempunyai kapabilitas yang mumpuni untuk sebuah TV publik, bukan sosok yang memiliki dan dapat membawa conflict of interest ke dalam LPP ini," ujar Agil.
Sebenarnya, apa yang membuat Arief diberhentikan dari Ketua Dewas? Baca halaman berikutnya.
