Kepala Daerah Tanya Intervensi Pusat di Omnibus Law, Bos BKPM Jawab Ini

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 14 Okt 2020 06:00 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Foto: Mohammad Wildan/20detik
Jakarta -

Para kepala daerah mempertanyakan kewenangannya terkait pengurusan izin berusaha dan investasi di dalam Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas dalam diskusi virtual bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Pihaknya butuh kepastian mengenai kewenangan kepala daerah di dalam UU Ciptaker.

"Kita ingin mendengar dari Kepala BKPM, terkait, pertama kewenangan daerah dalam bidang investasi dan perizinan usaha pada Undang-undang Cipta Kerja ini," kata dia dalam diskusi virtual, Selasa (13/10/2020).

Pihaknya berharap bisa mendapatkan penjelasan UU Ciptaker khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah. Sebab, pihaknya mendapatkan banyak pertanyaan terkait itu.

Lanjut dia, kepala daerah juga sempat mempertanyakan draf asli UU Ciptaker. Sebab sejauh yang diterima oleh para kepala daerah, draf omnibus law berubah-ubah jumlah halamannya.

"Hari ini juga kita baca, para bupati membaca, ini draft yang benar yang mana? ada versi 1.035 halaman. Hari ini katanya draf finalnya adalah 812 halaman, dan seterusnya. Nah ini nanti kami mohon diberikan informasi yang sesungguhnya," ujarnya.

Apa jawaban Kepala BKPM? Baca di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Praktisi Pendidikan Kritisi soal Pelajar Ikut Demo Sulit Urus SKCK"
[Gambas:Video 20detik]