Ada Joki di 'Kartu Sakti' Jokowi, Direktur Prakerja: Bukan Kriminal

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 14 Okt 2020 12:58 WIB
Ilustrasi Kartu Pra Kerja
Foto: Ilustrasi Kartu Pra Kerja (Tim Infografis: Luthfy Syahban)
Jakarta -

Joki Kartu Prakerja banyak berkeliaran di media sosial Facebook dan Instagram. Mereka menawarkan jasa untuk mendaftar ke program Kartu Prakerja sampai proses pelatihan, dan pada akhirnya pencairan insentif.

Syarat yang diminta oleh joki mulai dari foto KTP, Kartu Keluarga (KK), sampai swafoto dengan KTP. Fee yang didapatkan oleh joki juga beragam tergantung kesepakatan antara peserta Kartu Prakerja dan joki tersebut. Bahkan ada yang mengaku bisa membeli rumah dari hasil menjadi joki program Kartu Prakerja.

Meski begitu, Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing menilai joki Kartu Prakerja bukanlah suatu tindakan kriminal. Pasalnya, pelanggan joki itu bersedia membayar jasanya untuk bisa mendaftarkan diri ke program Kartu Prakerja.

"Joki itu timbul karena memang ada yang mau ingin mendaftar ke website Kartu Prakerja, tapi dia tidak tahu. Nah Joki ini kan sebenarnya dari sisi kriminalitasnya tidak ada. Karena hanya memberikan pelayanan," kata Hengki dalam seminar Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan yang disiarkan virtual, Rabu (14/10/2020).

Ia mengatakan, hal ini banyak terjadi di masyarakat kelas bawah yang memang kesulitan untuk mendaftarkan diri di program Kartu Prakerja sepenuhnya dilakukan secara digital.

"Misalkan Anda mau daftar ke Kartu Prakerja, Anda bingung, tidak mengerti, saya tawarkan jasa. Jadi saya bantuin mendaftarkan Kartu Prakerja. Jika berhasil daftar, kasih uang saya Rp 50.000. Lalu nanti saya bantu lagi untuk proses pencairan insentif, yang namanya proses pencairan insentif itu lebih ribet. Pertama dia harus bikin rekening, mendaftarkan e-wallet atau rekening. Lalu kalau e-wallet-nya belum QYC, dia harus melakukan QYC, itu lebih complicated lagi. Karena harus upload KTP, swafoto, dan lain-lain. Nah inilah layanan yang ditawarkan," papar Hengki.

Menurutnya, untuk menghadapi persoalan ini, diperlukan literasi digital. Selain itu, calon peserta sendiri harus mau membaca tata cara pendaftaran dengan teliti.

"Karena peserta tidak tahu, atau bahkan malas, tidak mau membaca cara mendaftar Kartu Prakerja. Padahal hanya masuk email, verifikasi, dan lain-lain. Tapi kan kalau kita melihat mungkin kalangan bawah untuk mendaftar menggunakan email saja mungkin agak susah, apalagi menggunakan nomor telepon, verifikasi, ini mungkin susah untuk kalangan bawah. Jadi problem utamanya adalah literasi. Sebelum literasi digital, mungkin adalah keinginan untuk membaca dulu. Bagaimana sih untuk mendaftar Kartu Prakerja," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari menjelaskan, ada 2 tipe joki yang menawarkan jasa pendaftaran Kartu Prakerja. Pertama, yang hanya menawarkan untuk pendaftaran, kedua yang memberi jaminan 100% lolos.

"Tipe kedua adalah Joki yang mengatakan, Anda terjamin 100% diterima. Itu definitely penipuan. Karena tidak mungkin, sistem kami, algoritma kami itu bisa menjamin orang," tegas Denni.

Selain itu, ia juga memastikan tak ada 'orang dalam' di program ini. Pasalnya, semua seleksi dilakukan dengan algoritma yang terintegrasi 100%.

"Orang dalam, orang luar nggak ada. Ini betul-betul sistem yang kami pastikan terintegrasi 100%. Ini adalah program kampanyenya Pak Jokowi, kami melaksanakannya sebaik mungkin," tutup Denni.

(eds/eds)