Kemenhub Sebut Omnibus Law Untungkan Angkutan Online, Kenapa?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 14 Okt 2020 16:40 WIB
taksi online
Foto: Istimewa
Jakarta -

Kementerian Perhubungan menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat memberikan keuntungan pada angkutan transportasi darat. Tak terkecuali untuk angkutan transportasi online.

Hal itu diungkapkan Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani. Dia menjelaskan saat ini Kemenhub sedang menunggu draf lengkap dari DPR soal UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja saat ini sudah diundangkan. Saat ini kita menunggu hasil draf-nya yang pasti. Yang jelas di dalam sana ada amanah mempermudah dan memperjelas perizinan transportasi. Baik angkutan antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, maupun angkutan online," kata pria yang akrab disapa Yani ini dalam webinar bersama Asosiasi Driver Online (ADO), Rabu (14/10/2020).

Sayangnya, Yani mengatakan saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan dengan detil apa saja kemudahan dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pengusaha angkutan darat maupun pengemudi angkutan online.

"Saya belum berani menyampaikan keuntungan ini, ini, ini, tapi yang jelas di sini mempermudah perizinan dan bagaimana teman-teman UMKM bisa dipermudah dalam berusaha di sektor transportasi. Secara detil kami belum ada pasalnya, kalau sudah ada pasal-pasalnya kami akan bahas," ungkap Yani.

Yani sempat mengungkapkan, bisa saja UU Omnibus Law memungkinkan pihaknya menurunkan kewajiban PNBP untuk pengemudi taksi online.

"Kalau namanya kebijakan itu kan ada yang mulus dan tidak mulus. Yang tidak mulus misalnya di DKI, terhadap pembayaran PNBP itu masih tinggi, ini akan kita perbaiki. Melalui UU Cipta Kerja, ini insyaallah bisa kita masukkan," ungkap Yani.

Yang jelas, Yani menyatakan usai draf UU Cipta Kerja diterima pemerintah dan disahkan, pihaknya akan mulai membentuk PP untuk melandasi aturan dalam UU CIpta Kerja. Dalam pembahasannya dia berjanji akan mengajak semua pihak, begitu juga para pengemudi angkutan online.

"Kami akan membahas PP Cipta Kerja, di dalamnya termasuk perizinan, kami akan bicarakan dengan bapak ibu sekalian. Apa saja aturan yang diperlukan untuk angkutan daring," ujar Yani.

(fdl/fdl)