Jakarta -
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengomentari langkah pemerintah dalam melakukan pengadaan vaksin Corona. Dia menilai pemerintah menyiapkan dua skenario saat ini. Skenario pertama membeli vaksin sudah jadi, dan yang kedua membeli vaksin setengah jadi.
"Rupanya pemerintah menjalankan dua skenario sekaligus. Membeli vaksin yang sudah jadi dan membeli vaksin setengah jadi," kata Dahlan lewat website pribadinya, disway.id, Rabu (14/10/2020).
Di samping itu, dia juga bicara soal UU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, vaksin lebih ampuh untuk menggerakkan perekonomian ketimbang UU Cipta Kerja. Dengan vaksinasi yang diberikan, masyarakat bisa lebih merasa bebas dari virus Corona. Maka dari itu, kegiatan perekonomian pun bisa mulai berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk bergeraknya kembali ekonomi saya lebih mengharapkan vaksinasi ini daripada UU Cipta Kerja. Saya membayangkan begitu vaksinasi dilakukan, orang merasa terbebas. Lalu bisa bergerak," kata Dahlan.
Sementara itu, dalam pengadaan vaksin, yang dimaksud Dahlan setengah jadi adalah vaksin Sinovac. Pengadaannya bekerja sama dengan perusahaan farmasi pelat merah Bio Farma. Menurut penuturannya, minggu ini uji coba Sinovac tahap III di Bandung selesai. Sekitar 1.600 orang relawan yang divaksinasi, masing-masing dua kali suntik.
Dahlan mengatakan hingga saat ini tidak ada relawan yang mengalami gangguan efek samping. Tapi tetap saja untuk kepastiannya masih harus menunggu sampai akhir Desember nanti.
"Itulah sebabnya Bio Farma baru bisa mulai memproduksi vaksin Sinovac di pada Januari 2021," kata Dahlan.
Di samping itu, menurut Dahlan, pemerintah ternyata juga membeli vaksin yang sudah jadi. Tidak perlu dilakukan lagi uji coba, karena hal itu sudah dilakukan di China.
Pembelian vaksin yang sudah jadi itu dilakukan oleh BUMN Kimia Farma dan swasta nasional Kalbe Farma. Dahlan mengatakan, sumber vaksinnya dari dua perusahaan China dengan nama vaksin Sinopharm dan CanSino. Dahlan bilang masing-masing vaksin ada plus minusnya. Namun dia menilai sama-sama efektifnya.
"Dua-duanya tidak sama. Yang satu adalah yang perlu disuntikkan dua kali. Seperti Sinovac yang di Bandung itu. Satunya lagi yang kadarnya lebih tinggi, sehingga cukup sekali suntik," jelas Dahlan.
Dahlan menilai pemerintah membeli vaksin yang sudah jadi agar kelihatan bergerak cepat. Pemerintah cukup menyediakan penyimpanan vaksin yang memenuhi syarat saja, namun itu bukan jadi masalah menurutnya.
"Yang beli barang jadi itu kelihatannya bisa lebih cepat. Bulan depan barangnya sudah bisa tiba di Indonesia dan bisa langsung disuntikkan. Yang diperlukan hanyalah tempat penyimpanan vaksin yang memenuhi syarat. Itu tidak ada masalah," ujar Dahlan.
Karena itulah, menurut Dahlan, pemerintah mengeluarkan aturan tentang siapa yang diprioritaskan untuk divaksinasi. Paling prioritas tenaga medis, polisi, dan tentara yang berada di Gugus Tugas COVID-19. Jumlah mereka sekitar 3,5 juta orang, dan akan diberikan pada bulan November.
Prioritas berikutnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat-pejabat, dan pengurus kampung dengan jumlah sekitar 6 juta orang. Setelah itu, adalah guru dan petugas sekolah di berbagai tingkat.
"Baru berikutnya lagi anggota DPR, pegawai negeri, dan seterusnya. Total 350 juta vaksin yang diperlukan. Itu pun karena sudah ada vaksin yang cukup sekali suntik," kata Dahlan.
Jumlah vaksin, menurut Dahlan, harus bisa menjangkau 70% dari jumlah penduduk. Kalau kurang dari itu bisa jadi akan ada gelombang pandemi berikutnya yang lebih berat, pasalnya dia menilai virusnya akan makin kebal. Dahlan kemudian bercerita mengenai vaksinasi di China menurutnya, di sana yang menjadi prioritas adalah pelajar.
"Perasaan seperti itu pula yang terjadi di Tiongkok sekarang ini. Di sana yang diprioritaskan adalah siswa-siswa TK, SD, dan seterusnya. Hari-hari ini vaksinasi itu sudah dimulai di Beijing, Shanghai, Hangzhou dan kota besar lainnya," ujar Dahlan.
Sementara itu, menurut penuturan kawannya di Dalian, para dokter, paramedis, dan petugas di garis depan sudah didulukan vaksin duluan. Divaksin saat melakukan uji coba tahap III. Dia bercerita lagi, kawannya itu ingin cepat divaksinasi juga. Untuk itu kawannya akan melakukan vaksinasi atas biaya sendiri. Ongkosnya 1.000 renminbi, atau sekitar Rp 2,5 juta.
"Tiongkok membolehkan para pengusaha yang punya bisnis di luar negeri untuk mendapatkan vaksin lebih dulu. Asal, itu tadi, bayar sendiri. Maka secara bisnis Tiongkok seperti akan lari duluan," kata Dahlan.
.webp)
