Terpopuler Sepekan

Dahlan Iskan: Ini Pemerintahan Paling Kuat Selama 22 Tahun

Soraya Novika - detikFinance
Sabtu, 10 Okt 2020 18:15 WIB
Menteri BUMN Dahlan Iskan, gagal bertemu dengan Mahfud MD Jakarta, Rabu (14/05/2014). Mahfud MD tidak hadir dalam pertemuan diskusi padepokan, bertajuk Pilpres 2014 Berkoalisi atau Berkualitas.
Dahlan Iskan/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan angkat suara soal Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Ia menilai, disahkannya payung hukum tersebut membuat pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling kuat selama 22 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan lewat tulisan di website pribadinya disway.id berjudul 'Menundukkan Pemerintah'. Menurutnya, sekarang ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan dukungan penuh kepada pemerintah mulai dari perubahan UU KPK, UU COVID-19, hingga Omnibus Law Ciptaker ini yang dinilai begitu mudahnya lolos di DPR RI.

"Saya kagum pada semangatnya-pemerintah dan DPR. Dari segi politik, inilah pemerintahan paling kuat selama 22 tahun terakhir," kata Dahlan dikutip detikcom, Selasa (6/10/2020).

Dia pun membandingkan zaman di era pemerintahan Presiden Gus Dur, B.J Habibie, Megawati, hingga SBY yang dinilai dukungan politiknya tidak sekuat pemerintahan saat ini.

"Sekarang hanya PKS yang oposisi frontal. Tapi kekuatan kursinya kecil sekali," ucapnya.

Padahal jika dibayangkan, Dahlan menilai pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat rumit karena harus menggabungkan 79 UU yang terdiri dari 11 klaster dan 1.244 pasal.

"Saya membayangkan betapa lelah dan rumitnya menyiapkan RUU Cipta Kerja -nama resmi Omnibus Law itu. Saya melihat semua begitu mulusnya. Begitu enak menjadi menteri-menteri sekarang ini. Tidak harus menghadapi sikap DPR yang sangat garang," tuturnya.

Meski Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai dapat menyelesaikan persoalan tentang aturan yang berbelit, Dahlan menyebut pemerintah harus bisa bagaimana caranya untuk meluluhkan hati buruh.

"Tapi tenaga kerja pasti akan berontak dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini. Sejak awal pun pasti sudah diketahui: tenaga kerjalah yang akan terkena langsung," tuturnya.

(ara/ara)