.webp)
Berbagai langkah akselerasi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) di minggu pertama kuartal IV 2020 kembali menyerap anggaran.
Per 7 Oktober 2020, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 331,94 triliun dari total anggaran Rp 695,2 triliun atau mencapai 47,7%. Terjadi kenaikan Rp 13,47 triliun dari realisasi per 30 September 2020. Fokusnya pada 4 klaster program, yakni perlindungan sosial, UMKM, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, serta pembiayaan korporasi yang mencapai Rp 277,68 triliun.
Program di sektor UMKM, yakni Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro, telah terserap 100% untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro. Kemudian program memberikan hibah Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro dan kecil ini meningkat sebesar Rp 4,06 triliun atau 14,10% selama pekan pertama dan mulai melaksanakan perluasan program.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, serta mempercepat proses birokrasi program.
"Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).
Satgas PEN saat ini juga tengah menyiapkan implementasi program Bantuan Subsidi Gaji bagi tenaga pendidik honorer, Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja mandiri, dan pembiayaan korporasi yang direncanakan mulai berjalan pada akhir Oktober 2020.
Selain itu, Budi menyebut menuju akhir tahun 2020 akan memperkuat dan menajamkan pelaksanaan realisasi penyerapan, seperti perpanjangan program atau percepatan proses usulan baru dari setiap klaster dalam upaya realisasi penyerapan hingga 100%.
Sebagai informasi, per 7 Oktober 2020 realisasi untuk sektor kesehatan mencapai Rp 25,94 triliun, perlindungan sosial Rp 159,69 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 27,57 triliun, sektor UMKM Rp 90,42 triliun, sektor intensif usaha/pajak Rp 28,32 triliun.
Sektor perlindungan sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing 78,32% dan 73,24% dari total pagu anggaran Rp 203, 90 triliun dan Rp 123,46 triliun.
Kemudian sektor perlindungan sosial yang terdiri dari 8 program menunjukkan realisasi penyerapan berjalan baik. Program Keluarga Harapan realisasinya Rp 36,26 triliun dari pagu anggaran Rp 37,40 triliun atau 96,95% pada 10 juta penerima manfaat. Program Sembako realisasinya Rp 33,98 triliun dari pagu anggaran Rp 43,60 triliun atau 77,94%. Program Sembako Jabodetabek terealisasi Rp 4,51 triliun dari pagu anggaran Rp 6,7 triliun atau 66,32% disalurkan kepada 1,9 juta penerima manfaat.
Lalu Program Bansos Tunai Non-Jabodetabek sebanyak Rp 25,54 triliun atau 78,83% dari anggaran Rp 32,40 triliun sudah dirasakan kepada 9 juta penerima manfaat. Program Kartu Pra Kerja, yang menyasar 5,6 juta penerima manfaat, realisasinya Rp 19,87 triliun atau 99,4% dari pagu yang disediakan Rp 20 triliun. Program BLT Dana Desa yang diikuti 7,9 juta penerima manfaat telah direalisasikan Rp 12,91 triliun. Program Subsidi Gaji dari anggaran Rp 37,87 triliun sudah disalurkan Rp 13,99 triliun atau 36,9% kepada lebih dari 11,6 juta pekerja. Program Diskon Listrik yang sudah menyerap anggaran Rp 6,97 triliun.
Di sektor UMKM terjadi kenaikan DIPA menjadi Rp 28,80 triliun dari semula Rp 22,01 triliun untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro yang disebabkan adanya perluasan dari target 9,1 juta menjadi 12 juta penerima manfaat, yaitu para pelaku usaha mikro.
Baca juga: 6 Jurus Lawan Dampak Pandemi ke Ekonomi |
Saat ini program tersebut telah memasuki pelaksanaan program perluasan untuk mencapai total 12 juta pelaku usaha mikro. Perluasan yang sedang dilaksanakan ini direncanakan mencapai 12 juta pelaku usaha mikro pada akhir November 2020/ Sedangkan program penempatan dana telah mencapai Rp 63,20 triliun atau 80,22% dari pagu anggaran.
Serangkaian program yang dilakukan merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap kegiatan usaha untuk menjaga perekonomian sektor UMKM terus dijalankan dengan sinergi oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya yang terus diupayakan untuk mencapai realisasi penuh di akhir tahun 2020 bersama program-program PEN lainnya.
(ega/ega)
