UMKM Jangan Takut Barang Nggak Laku, Pemerintah-BUMN Bakal Borong!

Pemerintah telah menyiapkan program untuk memborong produk-produk UMKM yang terimbas pandemi COVID-19. Tak tanggung-tanggung jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program ini sampai mencapai Rp 287 triliun.

"Itu ada Rp 287 triliun belanja pemerintah dialokasikan untuk UKM," ungkap Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit kepada detikcom, Sabtu (17/10/2020).

Awalnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa rencana dana yang akan digelontorkan mencapai Rp 321 triliun. Namun, menurut Victoria, jumlah tersebut terus berubah tergantung realisasinya.

"Nilai terus berubah. Karena kalau sudah terealisir nilainya berubah. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang mencatat transaksinya secara pasti," ucapnya.

Dana itu akan dialirkan untuk meluncurkan Bela Pengadaan dan Laman UMKM di Laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Pasar Digital (PADi) UMKM (platform digital untuk BUMN dan UMKM). Sisanya itu, untuk dipergunakan sebagai modal belanja pemerintah terhadap produk-produk UMKM di laman tersebut.

"Kalau Rp 200 triliunan ini diambil UKM kan sudah pasar yang bagus kan," sambungnya.

Sekarang UMKM bisa menginput produk-produknya di LKPP dalam bentuk e-catalog dan pemerintah tinggal memilih ingin membeli produk apa saja yang dibutuhkan disesuaikan dengan yang sudah disetor di Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Tak hanya pemerintah, BUMN juga didorong melakukan aksi serupa lewat paltform PADi. BUMN diminta mengalokasikan belanja modal (capex) di bawah Rp 14 miliar untuk diserahkan ke UMKM.

"Demikian juga BUMN, BUMN juga sudah menetapkan bahwa belanja di bawah sekian miliar itu (Rp 14 miliar) untuk UKM, itu nilainya juga besar, artinya ini suatu peluang bagi UKM untuk menjadi penyedia barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintan," paparnya.