Pelaut RI Sering Dikriminalisasi, Omnibus Law Bisa Jadi Solusi?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 19 Okt 2020 13:29 WIB
Landing Craft Utility (LCU) KRI dr Soeharso mengangkut 188 WNI ABK World Dream untuk diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (28/2/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Undang-Undang Cipta Kerja usulan Pemerintah yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memantik protes, salah satunya dari kalangan buruh. Namun, hal itu tidak membuat Pemerintah mundur untuk memberlakukan RUU tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) James Talakua mengatakan setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU, maka sudah seharusnya Pemerintah melaksanakan amanah UU tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah bagaimana asas penyelenggaraan UU Cipta Kerja dilaksanakan sebaik-baiknya.

Menurut dia, RUU Omnibus law yang sudah disahkan tersebut, diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian.

"Asas ini harus bisa dijalankan sebagai bukti bahwa UU Omnibus law disusun demi kepentingan negara," katanya.

Salah satu yang menjadi sorotan Forkami adalah lemahnya kehadiran Pemerintah dalam melindungi pelaut Indonesia di luar negeri yang menjadi korban kriminalisasi sehingga hingga saat ini, masih terjadi kasus-kasus dimana pelaut Indonesia kurang terlindungi, baik pelaut pada kapal niaga maupun kapal ikan.

Salah satu pelaut yang menjadi korban kriminalisasi dan terbaru adalah adalah Kapten Sugeng Wahyono, nahkoda Kapal MT Celosia, pelaut Indonesia yang selama hampir dua tahun terakhir, menjadi tahanan kota di Ranong, Thailand, atas tuduhan pelanggaran tindak kriminal yang tidak dilakukannya.

Kapten Sugeng dituduh menyelundupkan kargo minyak pelumas yang dibawa dari Malaka, Malaysia dan sampai di Ranong, Thailand pada 8 Januari 2019. Pengirim sekaligus pemilik kargo tersebut sangat jelas, yaitu perusahaan negara Malaysia Petronas yang mempunyai reputasi internasional. Sedangkan penerima kargo juga perusahaan ternama yang mempunyai reputasi internasional yaitu Schlumberger. Akan tetapi, pihak Bea dan Cukai Ranong, Thailand tetap menuduh sang Kapten Sugeng membantu penyelundupan.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2