Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin sejak awal menjabat ingin agar proses birokrasi di Indonesia bisa dipersingkat. Setahun Jokowi-Ma'ruf, pemangkasan jabatan eselon pun dilakukan.
Pemerintah mulai memangkas lembaga dan jabatan non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar birokrasi lebih efektif dan efisien. Jabatan eselon mau dipangkas hanya menjadi dua level saja.
"Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Birokrasi yang lincah ini dipastikan untuk mencapai tujuan pembangunan," tulis Laporan Tahunan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf tahun 2020 yang diterbitkan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Selasa (20/10/2020).
Di dalam laporan ini dipaparkan, pemerintah sudah melakukan pemangkasan atau yang disebut de-eselonisasi terhadap 28.801 jabatan struktural.
Rinciannya, ada 3.667 jabatan eselon III yang dipangkas, lalu pada eselon IV ada 10.340 jabatan. Kemudian, 14.793 jabatan lainnya yang dipangkas setara dengan eselon V.
Kemudian, dipaparkan juga sudah ada 27 lembaga non struktural yang dipangkas. Pemangkasan ini telah dilakukan sejak 2014, paling baru ada 4 lembaga yang dipangkas di 2020.
Dalam catatan detikcom, tahun lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo pernah mengatakan target pemangkasan eselon paling lambat selesai tahun ini. Dia menyebutkan tidak akan ada lagi jabatan eselon III dan seterusnya pada K/L per tahun 2020.
"Target saya eselonisasi itu paling lama setahun selesai. Saya mulai dari KemenPAN-RB, yang bulan ini eselon III dan IV dipangkas," ungkap Tjahjo ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019) silam.
(ara/ara)
