Sudah Tepatkah Keputusan Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil 0%?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak usulan pembebasan pajak alias 0% terhadap setiap pembelian kendaraan bermotor (KBM). Usulan tersebut disampaikan Kementerian Perindustrian usai menerima masukan dari pelaku usaha sektor otomotif.

Adapun, usulan pembebasan pajak yang diusulkan adalah untuk pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea balik nama (BBN) dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Apakah keputusan menolak ini sudah tepat?

"Tepat atau tidaknya, waktu yang akan membuktikan. Saat ini kebijakan apapun yang dipilih pemerintah pasti akan memiliki dampak positif dan negatif," kata pengamat otomotif, Fitra Eri saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Fitra menyebut, usulan pembebasan pajak ini harus dilihat secara seimbang baik dari sisi konsumen, pelaku industri, maupun terhadap penerimaan negara. Dari sisi konsumen, dia menyadari kebijakan ini nantinya akan dinikmati kelompok menengah ke atas saja.

Sedangkan dari sisi industri, menurut Fitra usulan ini bisa membantu para karyawan, vendor, hingga para sales yang hidupnya bergantung dari volume penjualan kendaraan bermotor.

"Itu jelas keputusan yang sulit dilakukan saat ini, di mana negara juga membutuhkan uang untuk mengatasi pandemi dan menyelamatkan banyak sektor lain. Maka dari itu saya yakin pemerintah sudah melihat hal ini dari berbagai sudut pandang sebelum menolaknya," jelasnya.

Sementara itu Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan pembebasan pajak terhadap pembelian kendaraan bermotor berdampak kecil bagi perekonomian Indonesia.

Pasalnya di tengah pandemi ini, masyarakat justru lebih banyak menghabiskan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti uang sewa rumah, listrik, hingga biaya internet.