Sudah Tepatkah Keputusan Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil 0%?

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2020 18:29 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI

Selain itu, pengguna kendaraan bermotor khususnya roda empat di Indonesia sangat segmented atau hanya untuk kelompok tertentu saja. Dia pun menilai daya ungkit kebijakan pembebasan pajak kendaraan ini pun kecil terhadap perekonomian nasional.

"Memang kebijakan ini berpotensi mendorong penjualan mobil, tetapi jika digunakan sebagai instrumen mendorong daya beli masyarakat ini saya kira dampaknya relatif kecil," kata Yusuf.

Sementara Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengaku tidak masalah dengan keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menolak usulan pembebasan PPN, PPnBM, BBN, dan PKB terhadap pembelian mobil baru.

Dengan keputusan tersebut, Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto memastikan pemulihan penjualan kendaraan bermotor nasional dipastikan lama.
"Kalau usulan tersebut dikarenakan pertimbangan-pertimbangan pemerintah di tolak, ya tidak apa-apa. Cuma peningkatan angka-angka penjualan KBM juga akan bergerak agak lambat naiknya," kata Jongkie.

Perlu diketahui, usulan tersebut awalnya direncanakan berlaku dari September-Desember 2020. Tujuannya usulan ini untuk menurunkan harga KBM sehingga lebih terjangkau. Lalu, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menggulirkan kembali aktivitas ekonomi.

Relaksasi pajak mobil baru yang besarnya sampai 0% akan membuat penurunan harga yang sangat signifikan. Bahkan harga mobil on the road bisa terdiskon sampai separuhnya. Demikian diutarakan Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugiarto kepada CNBC Indonesia.

"Dari satu mobil sekitar 40-45% masuk ke kas pemerintah. PPN (pajak pertambahan nilai) itu 10%, PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) 10-125% sebut saja 15%. Itu udah 25% masuk ke kas Pemerintah (pusat). Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 12,5% kemudian PKB (pajak kendaraan bermotor) 2,5% berarti 15% masuk ke Pemda. Jadi total 40%," kata Jongkie.

Pemberian relaksasi pajak ini dilakukan demi mengerek lagi penjualan mobil di Indonesia. Meski dalam beberapa bulan terakhir penjualan mobil sebenarnya mulai merangkak naik, tapi angkanya masih jauh di bawah saat sebelum pandemi virus corona datang.

Masih dikatakan Jongkie, Indonesia kini tertinggal jauh dari negara tetangga ASEAN dalam hal penjualan mobil. Dia menyebut Malaysia dan Thailand sudah menerapkan pemotongan tarif, sehingga angka penjualan kembali bergairah.



Simak Video "Penjualan Stagnan, Ini Pabrikan Mobil Terlaris di Semester I 2021"
[Gambas:Video 20detik]

(hek/zlf)