Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengumumkan pencairan anggaran PEN sudah mencapai Rp 344,43 triliun atau 50% dari pagu Rp 695,2 triliun.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Komite PCPEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan pencairan tersebut tercatat per 19 Oktober 2020.
"Di kuartal III kita berhasil salurkan Rp 150 triliun dan sampai minggu kedua Oktober kita salurkan Rp 344,43 triliun atau hampir 50% dari total anggaran Rp 695,2 triliun," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/10/2020).
Jika dilihat secara rinci, klaster kesehatan sudah Rp 27,82 triliun atau 31,78% dari pagu Rp 87,55 triliun. Klaster insentif usaha sudah Rp 29,68 triliun atau 24,61% dari pagu Rp 10,61 triliun. Kelaster perlindungan sosial sudah Rp 167,08 triliun atau 81,94% dari pagu Rp 203,90 triliun.
Selanjutnya klaster dukungan UMKM sudah Rp 91,84 triliun atau 74,39% dari pagu Rp 123,47 triliun. Klaster sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) sudah Rp 28,00 triliun atau 26,39% dari pagu Rp 106,11 triliun. Dan klaster pembiayaan korporasi masih nol rupiah dari pagu Rp 53,60 triliun.
Baca juga: KSPI Minta Upah Minimum 2021 Naik 8%! |
"Mudah-mudahan sisa waktu sampai akhir tahun bisa kita manfaatkan utuk semaksimal mungkin salurkan angagran Rp 695,2 triliun," tambahnya.
Untuk penyaluran di kuartal IV-2020, Wakil Menteri I BUMN ini menargetkan bisa mencairkan sekitar Rp 100 triliun lagi. Dengan angka tersebut, kata Budi bisa berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jadi kita harapan jika sekarang total 4 program utama di satgas ekonomi bisa salurkan Rp 150 triliun dalam 3 bulan pertama atau 2 minggu pertama jadi Rp 170 triliun kita harapkan minimal bisa salurkan Rp 100 triliun sampi akhir Desember supaya bsia menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV," jelasnya.
Lebih lanjut Budi menjelaskan, penyaluran anggaran PEN yang mencapai Rp 150 triliun bisa mendongkrak laju perekonomian di kuartal III-2020. Budi menyebut, dari anggaran Rp 150 triliun memberikan efek ganda sebesar 2,1 kali bagi ekonomi nasional.
"Kalau menurut teman-teman yang dari ahli ekonomi fiskal multiplier kita 2,1 kali, harusnya bisa memberikan dampak ke GDP Rp 300 triliun karena 2 kali Rp 150 triliun," ujarnya.
Dengan efek ganda tersebut apakah Indonesia tetap resesi? Budi mengaku tidak bisa memastikan. Dirinya lebih memilih untuk menunggu pengumuman resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 5 November 2020.
"Angka pertumbuhan ekonomi kuartal III belum keluar, jadi saya tidak mau spekulasi apakah masuk resesi atau tidak. Saya rasa tunggu nanti pengumuman dari BPS," ungkapnya.
