Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pelototi Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang realisasi belanjanya minim akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak 'dianggurin' di bank agar mendapat bunga lebih besar.
Berdasarkan catatannya, ada beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito. Jika ditotal maka dana yang nganggur di bank senilai Rp 252,78 triliun.
"Ternyata ada beberapa (pemerintah) provinsi dan kabupaten kota yang kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp 252,78 triliun, ini total. Provinsi kalau ditotal Rp 76,78 triliun ada di bank dalam bentuk simpanan deposito. Kabupaten kota ditotal Rp 167,13 triliun di dalam deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya, tidak beredar di masyarakat," ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 melalui teleconference, Kamis (22/10/2020).
Untuk itu, dia meminta kepala daerah agar tidak cari aman dengan tempatkan uang negara di bank. Tito berharap alokasi APBD betul-betul bisa dimanfaatkan untuk program pemulihan ekonomi di daerah.
"Ini tolong menjadi catatan rekan-rekan kepala daerah karena gabungan provinsi dan kabupaten kota ini sudah Oktober, tinggal 2 bulan setengah. Apalagi biasanya 2 minggu terakhir Desember itu sudah tidak ada lagi belanja biasanya, artinya kita punya waktu 2 bulan baru 51,83% di bawah rata-rata nasional. Provinsi 54,93%, 34 provinsi ditotal. Kabupaten lebih rendah lagi hanya 50,60%. Ini berarti uangnya kemana kalai nggak dibelanjakan?," ucapnya.
Padahal di masa pandemi seperti ini, harusnya Pemprov mengedarkan uangnya untuk membantu masyarakat. Tito dengan tegas meminta agar masing-masing daerah mendorong belanjanya.
"Jangan ditunda-ditunda! Kita beberapa kali rapat dengan kepala daerah ada yang tinggi seperti DKI cukup tinggi, kemudian Gorontalo juga cukup tinggi belanjanya, tapi ada juga yang jomplang sekali ada yang baru 30-an% padahal tinggal 3 bulan lagi bagaimana untuk menghabiskan ini," imbuhnya.
Untuk itu, di sisa akhir tahun ini pihaknya akan melakukan evaluasi secara mingguan. Bahkan pihaknya akan menurunkan tim untuk memeriksa dan mencari tahu mana saja daerah yang minim belanjanya.
"Dalam waktu yang lebih kurang 2 bulan ini dari kami sebagai Kemendagri akan melakukan evaluasi mingguan mana saja daerah-daerah yang belanjanya rendah kita akan dorong. Kalau memang susah untuk didorong ya terpaksa nanti Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk saya minta turun mengecek kemana dana ini, kenapa nggak turun, kenapa realisasinya rendah sekali," pungkasnya.
