Sri Mulyani Beri Tugas Khusus ke Pegawai Pajak saat Pandemi, Apa Itu?

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 23 Okt 2020 10:21 WIB
Pemerintah menaikkan pajak impor barang konsumsi. Pengumuman kenaikan pajak impor barang konsumsi itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Foto: Istimewa/Kementerian Keuangan
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menceritakan mengenai dampak pandemi Corona yang sudah terjadi lebih dari tujuh bulan sejak Maret. Kali ini dirinya bercerita dampak COVID-19 ke seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam acara Spectaxcular 2020 Virtual Festival.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani meminta seluruh pegawai pemerintah termasuk DJP bisa meminimalkan kontraksi ekonomi nasional melalui program stimulus yang telah disiapkan pemerintah totalnya Rp 695,2 triliun.

"Kontraksi ekonomi harus diminimalkan, masyarakat harus diberikan bantuan, dan tentu kita perlu untuk menyelamatkan dari ancaman kesehatan, dukungan dari APBN untuk menghadapi COVID-19 ini di bidang kesehatan, UMKM, perlindungan sosial, pemerintah daerah maupun sektoral itu mencapai Rp 695,2 triliun," kata Sri Mulyani secara virtual, Jumat (23/10/2020).

Sri Mulyani menceritakan, pandemi Corona merupakan sesuatu yang direncanakan namun terjadi secara luar biasa. Lebih dari 210 negara di dunia terdampak oleh virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

Dengan kejadian tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memastikan kegiatan ekonomi, sosial masyarakat berubah sangat drastis. Pandemi Corona berhasil menurunkan ekonomi nasional hingga minus 5,32% di kuartal II-2020.

"Kegiatan ekonomi menjadi nyaris terhenti, terjadilah kontraksi sangat dalam. Ekonomi dunia pada kuartal II sebagian besar mengalami kontraksi yang sangat dalam, dan oleh karena itu keseluruhan proyeksi ekonomi juga akan menurun, Indonesia tidak terkecuali," jelasnya.

Untuk menekan dampak COVID-19, Sri Mulyani meminta seluruh pegawai Kementerian Keuangan termasuk DJP tetap bekerja keras untuk mengatasinya di sektor ekonomi, sosial, maupun keuangan.

"Kita terus menggunakan instrumen fiskal APBN untuk bisa merespon secara adaptif dan secara tepat waktu meski kita berjuang karena kita semua negara tidak ada yang siap menghadapi ini," ungkapnya.

(hek/fdl)