.webp)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta agar ke depan sektor kehutanan mampu menciptakan peluang dan terobosan bisnis. Oleh karenanya, ia meminta agar ada keterlibatan perguruan tinggi dalam program kedaulatan pangan nasional.
"Menurut saya, ke depan kehutanan Indonesia harus mampu menciptakan peluang-peluang dan terobosan-terobosan bisnis serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, baik untuk rimbawan maupun masyarakat yang hidup di sekitar hutan," kata Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disiarkan secara daring, Jumat (23/10/2020).
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi 12,7 juta hektar program perhutanan sosial dalam kawasan hutan yang dapat dikembangkan menjadi areal kedaulatan pangan dan produksi material hutan kayu yang baik. Sampai saat ini sekitar 4,2 juta hektar telah diberikan izin perhutanan sosial kepada kelompok tani baik di Jawa maupun di luar Jawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagian areal tersebut atau sekitar 2 juta hektar dapat digunakan untuk areal tanaman pangan dari dalam kawasan hutan," terang Prabowo
Lebih lanjut, menurut Prabowo, keluarga tani yang dapat terlibat dalam program perhutanan sosial diperkirakan mencapai sekitar 1 juta KK. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar hutan.
Untuk mengembangkan program ekonomi di kawasan hutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, menurut Prabowo, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah yang berpihak pada program tersebut.
"Salah satu (langkah) dengan memberikan alokasi kredit kepada sektor kehutanan. Dengan keberpihakan ini, maka kita berharap pertanian pangan modern akan dapat dikembangkan," ujarnya.
Dalam menghadapi perkembangan peradaban dunia yang semakin canggih, maka proses Research and Development (R&D) menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, dunia kehutanan Indonesia, harus memiliki lembaga atau unit riset dengan anggaran memadai melalui skema kerjasama apapun. Misalnya kerjasama dengan pihak kementerian.
"Alangkah baiknya jika pemerintah mendorong alternatif uji coba produksi pangan di kawasan hutan dengan melibatkan perguruan tinggi yang berkompeten di bidang kehutanan," jelasnya.
"Melibatkan Perguruan Tinggi dalam program kedaulatan pangan nasional berarti menguji penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah karya nyata ditingkat lapangan," pungkasnya.
