UMP di 27 Provinsi Tak Naik, Ini Daftar Lengkap Besarannya

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 30 Okt 2020 06:01 WIB
UPAH PEKERJA HANYA NAIK RP 20.000 - Pekerja tengah merenovasi bangunan di Kawasan Glodok, Jakarta, Senin (2/7). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keputusan Dewan Pengupahan Nasional, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang hanya menambah upah minimum regional (UMR) buruh pada tahun 2013 yang diperkirakan hanya  bertambah sekitar Rp  15.000- Rp 20.000. Jhoni Hutapea/detikcom
Foto: Jhoni Hutapea
Jakarta -

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 tidak naik atau sama dengan 2020. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Per 27 Oktober lalu, Kemenaker baru menerima keputusan dari 18 yang akan melaksanakan SE tersebut, artinya memastikan UMP 2021 tak naik. Namun, sejak kemarin sudah bertambah lagi menjadi 27 provinsi.

"Hari ini sudah 27 (provinsi)," ungkap Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani kepada detikcom,Kamis (29/10/2020).

Namun, Dinar enggan membeberkan provinsi mana saja yang sudah sepakat akan mengikuti aturan tersebut. Ia mengatakan, yang berhak mengumumkan hal tersebut adalah gubernur dari masing-masing provinsi.

"Ya nggak boleh lho saya umumkan. Nanti diumumkan oleh gubernur masing-masing," sambungnya.

Kini, tersisa 7 provinsi lagi yang belum menetapkan UMP 2021. Berdasarkan SE Menaker tersebut, kepala daerah wajib menetapkan UMP 2021 paling lambat 31 Oktober mendatang.

"Tapi kami sebagai pemerintah tetap bertanya dan memonitor, 'bagaimana, sudah belum?' Mereka pun cepat tanggap melaporkan juga ke kita, isinya apa, saya nggak boleh ngomong," jelas Dinar.

Selanjutnya
Halaman
1 2