Naiknya upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar 3,54% di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memicu aksi demo penolakan dari buruh. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menilai UMP Rp 1,7 juta untuk pekerja baru.
Sultan mengatakan, bahwa berapapun naiknya UMP akan menjadi polemik. Mengingat kebutuhan setiap buruh berbeda-beda.
"Ya Rp 5 juta pun belum layak ya, kalau butuhnya Rp 10 juta gitu," katanya saat ditemui wartawan di depan Gedhong Pracimasana, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Selasa (3/11/2020).
Menurutnya, untuk menaikkan UMP tergantung negosiasi Serikat Pekerja dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) DIY. Pasalnya Pemda DIY hanyalah sebagai fasilitator dalam rapat pembahasan upah.
"Tapi bagaimana kita akan bisa menaikkan kalau dari SPSI dan sebagainya juga itu kan tergantung negosiasi dengan Apindo," ucapnya.
"Apindo itu kan maunya kan serendah mungkin, kalau karyawan maunya setinggi mungkin, kan gitu. Sedangkan Pemda dalam pengupahan kan hanya memfasilitasi, ya kesepakatan itu yang terjadi seperti apa," imbuh Sultan.
Ngarsa Dalem juga menyebut UMP DIY yang sekitar Rp 1,7 juta itu merupakan acuan perusahaan dalam menggaji karyawan baru. Sultan meminta Serikat Pekerja untuk bernegosiasi dengan Apindo jika hendak menuntut kenaikan UMP.
"Nah, kalau sekarang Rp 3 juta lebih saya kira suruh negosiasi sendiri sama Apindo (DIY) coba, bisa tidak. Sedangkan faktanya kita memutuskan biarpun Rp 1,7 juta itu kan bagi pekerja yang baru, bukan untuk seluruh pekerja," ucapnya.
"Pekerja yang baru yang masa kerjanya belum ada satu tahun, kan hanya itu yang kita fasilitasi. Berarti apa? Yang sudah kerja lebih dari 1 tahun kan sudah di atas UMK, ya kan," lanjut Ngarsa Dalem.
Langsung klik halaman selanjutnya.
