.webp)
Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam berujung seruan boikot produk Prancis. Namun pemerintah Indonesia menyebut tidak akan melakukan hal itu.
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan pemerintah ingin meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga aksi boikot produk Prancis tidak akan dilakukan.
"Pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan atau membahas hal tadi karena memang hal ini malah akan memperkeruh kondisi. Kita saat ini justru ingin meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi langkah-langkah seperti itu tidak dilakukan pemerintah," kata Mahendra dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (3/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagi pula, menurutnya sulit membedakan asal dari mana munculnya sebuah produk. Misalnya merek asal Prancis yang ada di Indonesia, belum tentu pemiliknya juga berasal dari negara yang sama.
"Kalau mau realistis membedakan satu produk dari negara A dan negara B hampir tidak mungkin ya. Contohnya ada sejumlah produk yang ada di Indonesia, katakan dari segi merek dan paten dari suatu negara tertentu, tapi kemudian bagaimana kalau itu investasi dan proses produksinya justru sudah dilakukan di Indonesia," tuturnya.
Pemerintah juga tidak akan menarik Duta Besar Indonesia untuk Prancis kembali ke Tanah Air. Menurutnya, keberadaan diplomasi dan hubungan komunikasi tetap harus dijaga, apalagi dalam kondisi seperti ini.
"Jangan justru mempersulit dengan tidak adanya komunikasi dan hubungan diplomasi. Jadi kami tidak mempertimbangkan opsi itu," paparnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
