Amerika Serikat telah resmi memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. Walau memakan waktu reviu yang cukup lama, perpanjangan GSP dari AS ini dinilai memberikan manfaat bagi Indonesia khususnya di sektor ekspor.
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar mengatakan perpanjangan GSP yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR) memang tidak diterima oleh semua jenis barang. Setidaknya ada 3.500 produk yang masuk ke dalam klasifikasi Harmonize System (HS) dan mendapatkan pembebasan tarif bea masuk dari fasilitas GSP.
"Pihak Amerika dan juga beberapa negara maju lain, memberikan kemudahan kepada negara berkembang untuk bisa mengekspor tanpa tarif. Sehingga tentu dibandingkan yang tidak menerima GSP menjadi lebih murah harga (bea) nya. Bedanya bisa 10% hingga 15%," ungkap Mahendra kepada detikcom lewat sambungan video, Rabu (4/11/2020).
Adapun 3.500 pos produk GSP tersebut mencakup produk-produk manufaktur, semi manufaktur, pertanian, perikanan, dan juga industri primer. Dari 3.500 produk yang terdaftar pada HS, Mahendra menjelaskan Indonesia baru memanfaatkan sekitar 800 produk GSP.
"Dengan adanya GSP, 800 produk itu menjadi lebih kompetitif (di pasar Amerika Serikat) karena harga jual. Dengan beda 10% itu besar untuk bisa bersaing di pasar Amerika. Antara bisa terjual laku dan baik atau tidak," imbuhnya.
Mahendra melanjutkan GSP ini juga memberikan kenaikan nilai bagi produk yang menggunakan fasilitas GSP di Indonesia. Seperti pada tahun lalu, ekspor produk GSP Indonesia ke Amerika Serikat ditutup di angka US$ 2,61 m atau setara dengan 13,1% dari total ekspor ke AS.
Pada tahun ini, per bulan Agustus 2020 produk GSP pun mengalami kenaikan sebesar 11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
Lebih lanjut, Mahendra berharap volume perdagangan RI-AS yang capai hampir US$ 3 miliar pada tahun 2019 bisa meningkat 12%-15% per tahunnya, hingga mencapai angka US$ 6 Miliar dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
Sementara itu terkait lamanya waktu fasilitas GSP untuk Indonesia, Mahendra menuturkan hal tersebut menjadi ketetapan yang ditentukan oleh Kongres Amerika Serikat. Namun, ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak menargetkan GSP selamanya.
Mahendra mencontohkan bila nilai ekspor suatu barang sudah tinggi, maka produk tersebut akan dikeluarkan dari GSP. Di sisi lain, lambat laun Indonesia juga akan terus berkembang menjadi negara yang lebih maju, sehingga pemberian GSP bukan lagi menjadi keharusan.
"GSP itu bukan tujuan yang permanen, tapi saya melihat ini sebagai tujuan antara. Yang kita harapkan dengan fasilitas ini kita bisa meningkatkan ekspor, daya saing, dan kemudian membangun daya ekspor dan daya saing yang lebih kuat. Lalu, ke depan kita juga akan membahas perjanjian perdagangan yang lebih permanen," pungkasnya.
Perpanjangan GSP diterima oleh Indonesia pada tanggal 30 Oktober kemarin. Fasilitas GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk kepada negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia.
(ega/ara)
