Lima gubernur sepakat tak mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yakni UMP 2021, dengan tetap menaikkan UMP 2021.
Lima gubernur yang menaikkan UMP 2021 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Di sisi lain, ada 18 provinsi yang memastikan UMP 2021 tak naik, dan 11 provinsi lain belum menetapkannya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani S Motik membeberkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021 di tengah tekanan pandemi virus Corona (COVID-19) dan juga resesi ekonomi.
"Kita tahu pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai 20 juta. Kemudian ini data yg disampaikan. Data ketenagakerjaan kalau saat ini 8,14 juta yang menganggur, 28 juta kerja paruh waktu, jadi ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh," ungkap Suryani dalam webinar DPP PAN, Rabu (4/11/2020).
Wanti-wantinya itu ia beberkan karena sudah dipastikan dunia usaha mengalami kerugian besar.
"Yang jelas dunia usaha pasti kalau sudah resesi rugi, nggak mungkin untung, kecuali sektor-sektor tertentu. Jadi kalau masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan UMR-nya bagi yang tidak rugi itu sedikit sekali. Kita khawatir bagi pengusaha kalau UMR-nya dinaikkan akan jadi masalah di lapangan. Karena hampir semua dunia usaha terdampak COVID-19," tegas Suryani.
Baca juga: 5 Gubernur yang Pilih Naikkan UMP 2021 |
Kemudian, implikasi dari kondisi itu, menurutnya angka kemiskinan di Indonesia akan bertambah.
"Kalau sudah seperti itu, pasti kemiskinan bertambah. Jadi jumlah orang yang miskin di Indonesia bertambah," pungkasnya.
(dna/dna)
