.webp)
Pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 695,2 triliun dari APBN 2020 untuk stimulus penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) atau yang dikenal dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mulai dari penanganan kesehatan, bantuan UMKM, bantuan sosial (Bansos), insentif dunia usaha seperti keringanan pajak, dan sebagainya.
Meski begitu, menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani S Motik, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk stimulus itu masih kecil.
"Stimulus di beberapa negara, Indonesia yang relatif kecil, orang bicara 10% (dari PDB), kita hanya 4%. Dan 4% ini termasuk paling kecil di Asia, Jepang, Malaysia, tinggi-tinggi. Di atas 10% (dari PDB)," ungkap dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut data yang disampaikannya, stimulus Corona yang dikucurkan pemerintah Malaysia mencapai US$ 68,2 miliar atau sekitar Rp 997 triliun (kurs Rp 14.619) atau 20% dari PDB. Sementara, Singapura yang juga negara tetangga mencapai US$ 66,6 miliar atau sekitar Rp 973 triliun yakni 19,2% dari PDB. Lalu, Jepang yang terbesar yakni US$ 2,18 triliun (40% dari PDB), atau sekitar Rp 31.870 triliun.
Dari alokasi anggaran PEN, ia juga menyoroti porsi BUMN lebih besar dibandingkan dengan UMKM yang justru memberikan lapangan kerja terbanyak.
"Dukungan untuk dunia usaha tidak berimbang antara UMKM dan BUMN juga, tidak seimbang UMKM walau kontribusi ke PDB dan lapangan kerja besar. Tapi stimulus yang diberikan relatif kecil, subsidi bunga kecil, yang diserap lebih kecil lagi. Ada hambatan begitu subsidi bunga diserap kecil, karena sistemnya
ada dana ditempatkan di bank, dan ada bank lain lagi yang menyalurkan, ini yang membuat bank pelaksana jadi malas," tutur dia.
Terlebih pada program Insentif Usaha dalam PEN, salah satunya keringanan kewajiban PPh bagi perusahaan. Menurutnya, jika perusahaan tak ada pendapatan, maka stimulus itu percuma.
"Insentif PPh cukup besar tapi karena tidak ada penghasilan, maka insentif PPh tidak termanfaatkan dengan baik," tegasnya.
Ia juga membeberkan persoalan lain dalam stimulus PEN, mulai dari sulitnya diakses masyarakat, terutama UMKM, dan sebagainya.
Menanggapi itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengaku pemerintah masih perlu menyesuaikan bentuk stimulus agar lebih dapat tepat sasaran dan cepat terealisasi.
"Kami sadar., tapi itu yang optimal yang bisa kita lakukan. dan sekarang pemerintah mengevaluasi dari yang ada seberapa signifikan, capaiannya seberapa optimal," tuturnya.
Namun, dari sisi berimbang atau tidak, ia menegaskan anggaran PEN kedua terbesar sudah dialokasikan untuk UMKM.
"Untuk insentif usaha memang besar, tapi sebagian besar diberikan pada karyawan. jadi Rp 230 triliun untuk Bansos, masih ditambah Rp 123 triliun UMKM, dan ditambah lagi alokasi untuk karyawan dan sebagainya," pungkas dia.
Di tempat yang sama, Sekjen PAN Eddy Soeparno menuturkan, terpenting dalam resesi ialah bagaimana menghadapinya. Menurutnya, sektor yang harus diperkuat adalah UMKM.
"Sektor yang harus terus diperkuat dalam menghadapi Pandemi adalah UMKM. Caranya adalah dengan membantu akses pasar UMKM lebih luas baik di tingkat lokal maupun jika bisa sampai ke tingkat internasional," katanya.
Menurutnya, dukungan memperluas akses pasar diantaranya bisa dengan menempatkan produk UMKM di jaringan ritel nasional maupun internasional. Semakin luas akses pasar, semakin kuat UMKM bertahan dalam menghadapi pandemi.
"Yang harus diantisipasi dan disiapkan adalah what next, menghadapi 2021 nanti di mana COVID-19 masih di sekitar kita. Kami dari PAN meminta agar paket stimulus diteruskan untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujarnya.
(dna/dna)
