Waduh! Dana Daerah Nganggur Rp 239 T

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 05 Nov 2020 05:20 WIB
Petugas menyusun uang di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Jumat (17/6/2016). Bank BUMN tersebut menyiapkan lebih dari 16.200 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melayani kebutuhan uang tunai saat lebaran. BNI memastikan memenuhi seluruh kebutuhan uang tunai yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 62 triliun atau naik 8% dari realisasi tahun sebelumnya. (Foto: Rachman Harryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Di tengah pandemo Corona, pemerintah getol-getolnya menggelontorkan anggaran belanja demi ekonomi nasional tidak terdampam parah. Sayangnya, anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 239 triliun masih mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD).

Uang sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian masing-masing wilayahnya serta meringankan beban masyarakat di tengah pandemi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara 'menyentil' pemerintah daerah (pemda) yang membiarkan anggaran belanjanya mengendap.

Suahasil mengatakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hampir sepertiganya dari total anggaran belanja negara di APBN. Di tengah pandemi Corona, pelaksanaan anggaran belanja khususnya di daerah menjadi penting untuk menjaga perekonomian dan pendapatan masyarakat.

"Kami di Kemenkeu masih melihat sekitar Oktober total saldo yang ada RKUD masih sekitar Rp 239 triliun. Ini berarti dana tersebut di perbankan, kalau di perbankan maka sebagian itu akan ditaruh di bank sentral," kata Suahasil saat menjadi pembicara kunci di acara Ejavec 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020).

Dengan masih mengendapnya dana tersebut, Suahasil memastikan perputaran ekonomi di daerah tidak terjadi. Dengan begitu akan mengganggu pendapatan masyarakat desa maupun perekonomian daerah secara keseluruhan.

Dia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menggelontorkan dana yang saat ini masih mengendap di bank. Pencairan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat belanja dan pelaku usaha berproduksi kembali.

"Dalam kondisi pandemi, ketika pergerakan daerah lebih sulit maka mohon kita benar-benar bisa mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal, kita bisa memaksimalkan adanya pasar lokal," katanya.

"Kita ingin agar sektor pertanian tetap berproduksi, kegiatan UMKM tetap produksi hasil kerajinan, makanan, minuman, keperluan rumah tangga di daerah masing-masing dan menjadi kegiatan ekonomi lokal, memutar ekonomi di tingkat lokal perlu kita pikirkan di tengah pandemi," tambahnya.



Simak Video "Buron 1 Tahun, Koruptor Dana Desa Rp 1,2 Miliar Ditangkap"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/zlf)