.webp)
Menurut ketua DPN APTI Agus Pamudji, adanya kabar pemerintah bakal menaikkan cukai kembali sebesar 15 persen 2021 nanti menunjukkan bahwa pemerintah tidak pro dengan rakyat, khususnya para petani tembakau. Naiknya cukai yang sudah berlangsung pada 2020 ini seharusnya menjadi pengalaman untuk merekap data dan melihat fakta bagaimana dampaknya tehadap para petani tembakau. Daya jual rokok menurun, pabrik menekan kebutuhan, serapan tembakau menurun serta harga jual tembakau anjlog. Belum lagi diperparah hasil panen tebakau yang menurun akibat musim kemarau basah maupun efek dampak pandemi COVID-19.
" jika pemerintah memaksakan kenaikan cukai lebih dari 5 persen pada 2021 nanti, akan berdampak luar biasa bagi keberlangsungan ekonomi petani tembakau. Hal itu dikarenakan pihak industri akan menekan penjualan rokok dan pembelian tembakau karena daya jual semakin menurun," papar Keua DPN APTI Agus Pamuji
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana aksi unjuk rasa petani tembakau di Jakarta bila pemerintah tetap menaikan tembakau, juga disampaikan Ketua APTI Jawan TengahNurtantio Wisnu Broto.
"Desakan untuk melaksanakan aksi (demo petani tembakau ke istana presiden) ini sebenarnya pilihan berat bagi kami, karena kami pada saat Pilpres kemarin adalah pendukung setia bapak Presiden Joko Widodo, dengan membuktikan hampir di seluruh wilayah sentra tembakau kita memperoleh kemenangan di atas 70 persen," tegas Ketua APTI Jawa Tengah Nurtantio Wisnu Broto.
Lebih lanjut Nurtantio Wisnu Broto menegaskan, Jika pemerintah tetap ngotot tidak memperhatikan aspirasi rakyat maka akan sangat disayangkan, demi mendapatkan pemasukan negara tapi tidak melihat aspek lain di mana ada dampak buruk bagi perekonomian kelas menegah ke bawah.
Nurtatio Wisnu Broto berharap pemerintah tidak menaikkan cukai secara diam-diam dan mengabaikan petani tembakau. Penderitaan kaum tani sudah terlihat jelas di tahun 2020 ini, kenaikan cukai tahun lalu 20 persen berimbas sekarang. Kenaikan cukai lebih dari 2 digit dan HJE 23 persen menyebabkan penurunan penjualan rokok sebesar 15-20 persen, termasuk menurunnya serapan bahan baku dan hantaman pandemi COVID-19.
"Pemerintah harus berkaca pada kejadian kali ini. Kami akan bertolak ke Jakarta untuk menemui presiden agar bisa diajak musyawarah. Kami hargai pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagaimanapun petani tembakau memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat," papar Nurtatio Wisnu Broto.
Dari Jawa Tengah, lanjut Wisnu Broto, direncanakan perwakilan petani dari Temanggung, Magelang, Demak, Rembang, Boyolali, Purwodadi, dan sentra-sentra tembakau lainnya siap bertolak ke Jakarta. Dari luar Jateng akan hadir perwakilan petani dari Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, dan Lampung.
(dna/dna)
