Cukai Rokok 2021 Jadi Naik, Bu Sri Mulyani?

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 19 Nov 2020 06:22 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya mengungkapkan penyebab belum adanya kepastian mengenai kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok untuk tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyebabnya adalah pemerintah masih mengkaji sekaligus mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap lima aspek.

Sebanyak lima aspek yang menjadi pertimbangan adalah, prevalensi merokok pada anak-anak dan wanita, kesehatan, tenaga kerja, petani, rokok ilegal, dan terakhir mengenai penerimaan negara.

Menurut dia, pemerintah akan mengumumkan kebijakan tersebut jika waktunya sudah tepat.

"Pasti nanti akan kita keluarkan pada waktunya dan itu tujuannya adalah untuk bisa mencapai tujuan yang paling optimal di dalam objektif yang banyak," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di acara kuliah umum FEB Universitas UI secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Dia mencontohkan, seperti pada sektor tenaga kerja. Kebijakan tarif cukai rokok yang tinggi bisa menyelamatkan masyarakat dari sisi kesehatan dan menurunkan tingkat merokok pada anak-anak dan wanita.

Namun, kebijakan tersebut akan berdampak pada tenaga kerja. Menurut dia untuk industri besar yang menggunakan mesin tidak akan terdampak, namun bagi industri kecil akan sangat terdampak. Selain itu, kebijakan tarif cukai rokok yang begitu tinggi pun akan berdampak pada banyaknya rokok ilegal.

"Kalau harga rokok tinggi banget, buat insentif rokok ilegal, bikin rokok gampang mesin bisa dipindah dari satu garansi ke yang lain. Karena tidak butuh mesin setinggi rumah dan itu bisa hasilkan rokok cukup banyak," jelasnya.

"Jadi bayangkan policy maker melihat 5 variabel dengan satu instrumen, 5 goals satu instrumen. Berarti kita coba seimbangkan saja," tambahnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2