.webp)
Mendekati akhir tahun belanja pengadaan barang pemerintah masih jauh dari kata optimal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun geram dengan hal itu.
pengadaan barang dan jasa dari pemerintah menjadi sangat penting untuk menopang roda ekonomi. Namun Jokowi mendapat laporan dari LKPP dari nilai pagu pengumuman e-tendering masih ada Rp 60,58 triliun belanja pengadaan yang masih berproses, di antaranya Rp 48,8 triliun merupakan pekerjaan konstruksi. Hal itulah yang membuat Jokowi geram.
"Tadi Pak Ketua LKPP menyampaikan ini bulan November sudah tanggal berapa ini? 18 November, masih ada yang masih untuk proses kontruksi, ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses Rp 40 triliun. Terus ngerjainnya kapan? Pengerjaannya kapan? Tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 kita sudah tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun," kata Jokowi dengan nada meninggi saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual, Rabu (18/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menjelaskan perbaikan ekonomi Indonesia dari kuartal II-2020 yang -5,32% ke -3,495 di kuartal III-2020 salah satunya didorong oleh belanja pemerintah yang dikebut penyerapannya. Tujuannya untuk mendorong perputaran uang di masyarakat.
"Kita ingat di kuartal kedua konsumsi pemerintah berada di -6, di kuartal ketiga kita sudah masuk ke positif 9% kurang lebih. Itulah yang men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," ucapnya
Menurut Jokowi lambatnya proses belanja pengadaan baik pemerintah pusat hingga daerah lantaran masih banyaknya instansi pemerintah yang bekerja biasa-biasa saja. Padahal situasi saat ini merupakan situasi genting yang diperlukan kinerja yang lebih gesit.
"Akibatnya yang tadi yang saya sampaikan realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN, APBD menjadi terhambat. November masih Rp 40 triliun dan itu adalah konstruksi," ucapnya.
Jokowi pun meragukan belanja pengadaan yang masih berproses itu bisa dikejar di tahun ini yang hanya menyisakan waktu 1 bulan. Menurutnya hal ini merupakan kebiasaan setiap tahunnya yang menumpuk pekerjaan di akhir tahun.
"Terus nanti kalau misalnya itu selesai jadi barangnya kaya apa? Kalau bangunan ya ambruk, kalau jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan. Jangan sampai sekali lagi, diulang-ulang semuanya menumpuk di akhir tahun," tutupnya.
Selain itu Jokowi memahami masih banyak pejabat negara yang takut terjebak korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Baca di halaman berikutnya.
Jokowi menyadari banyak pejabat negara yang takut dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mereka khawatir terperosok dalam kasus korupsi.
"Saya menyadari masih ada kekhawatiran di tingkat pejabat, aparat pemerintahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kalau saya lihat payung hukumnya mulai dari undang-undang, PP, Perpres sampai ke permen, semuanya sudah ada. Bahkan kepala LKPP sudah menyiapkan aturan yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa pada situasi darurat," ucapnya.
Jokowi juga menegaskan, dirinya sudah memerintahkan BPKP, LKPP hingga Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tujuannya agar para pejabat yang telah diberikan amanah berani mengambil resiko melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan rakyat.
"Untuk kepentingan masyarakat sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Tidak ada mens rea korupsi, tidak ada niat untuk korupsi," tegasnya.
Jokowi juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk tidak menjadi bagian dari masalah memperpanjang proses pengadaan barang dan jasa.
"Aparat hukum telah diminta untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan. Dengan cara apa? Dengan lebih proaktif, jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera diingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok, setelah terperosok baru diberitahu," tuturnya.
Namun Jokowi mengingatkan, jika ada pejabat negara yang berniat menyelewengkan anggaran belanja pengadaan barang dan jasa, maka dia meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu memberikan penindakan.
"Kalau sudah ada niatan, sudah ada mens rea maka saya minta juga tidak ada kompromi, ditindak dengan setegas-tegasnya. Ini saya perlu sampaikan secara berulang-ulang, agar kita semuanya bekerja dalam satu visi, memiliki cara pandang yang sama. Sehingga ada kecepatan, ada ketepatan, tapi semuanya dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel dan dikawal dengan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu," tutupnya.
