Lagi, Edhy Prabowo Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

Lagi, Edhy Prabowo Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 19 Nov 2020 11:24 WIB
Menteri KKP periode 2019-2024 Edhy Prabowo hadiri acara pisah-sambut di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti turut hadir di sana
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali menyinggung kebijakan pendahulunya 5 tahun lalu. Saat itu, KKP dipimpin oleh Susi Pudjiastuti. Sindirin kali ini terkait kebijakan budidaya udang. Begini ceritanya.

Awalnya Edhy menjelaskan tentang budidaya udang di Indonesia yang masih jauh dari kata maksimal. Padahal jika dilakukan dengan inovasi yang baik budidaya udang bisa maksimal. Dia mencontohkan salah satu kelompok masyarakat di Muara Gembong, Bekasi yang berhasil menghasilkan 40 ton dalam 1 kali panen.

"Kemarin kami di Muara Gembong, dua hari yang lalu hari Selasa pagi, sudah ada kelompok masyarakat yang menghasilkan sekali panen 40 ton. Ini masyarakat bukan perusahaan-perusahaan. kalau perusahaan atau beberapa pelaku usaha sudah ada yang berhasil panen 1 hektar 100 ton di atas 100 ton," ucapnya dalam acara Jakarta Food Security Summit-5 secara virtual, Kamis (19/11/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya budidaya ini merupakan potensi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan perikanan Indonesia. Namun kemudian dia menyinggung adanya kebijakan di pendahulunya yang memperketat pembukaan lahan tambak udang dengan mengambil lahan mangrove.

Ia mengatakan, kebijakan dari pendahulunya 5 tahun yang lalu dinilai membuat sektor industri itu terhenti. Seperti diketahui, 5 tahun yang lalu KKP masih dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.

ADVERTISEMENT

"Kalau kita melihat 5 tahun lalu bagaimana para industriawan kita di sektor ini berhenti hanya karena beberapa kebijakan yang mengadu. Dihadapkan antara sustainability, keberlangsungan dengan prosperity," ucapnya.

Menurutnya kebijakan sebelumnya hanya mementingkan keberlangsungan saja tanpa memikirkan kemakmuran rakyat. Dua hal itu menurut Edhy selalu dibenturkan. Padahal bisa saja mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi keduanya.

"Sebagai misal kalau orang buka tambak selalu diperhadapkan dengan bagaimana lahannya, menebangi mangrove dan sebagainya. Padahal untuk menyejahterakan masyarakat, memberi kehidupan mereka layak, tidak perlu sampai berhektar-hektar lahan. Sementara kita lihat semua di lapangan, banyak masyarakat yang memiliki tambak lebih dari 2 hektar di luar Jawa, tapi tidak pernah produktivitasnya bisa lebih dari 1 ton," ucapnya.

Menurut Edhy kelompok masyarakat di Muara Gembong bisa menjadi contoh terkait kebijakan tersebut. Mereka berhasil melakukan budidaya udang di tambak mereka secara maksimal.

"Misal kalau 1 hektar bisa dibagi 5 saja berarti 1 KK kita beri 2000 meter2. Saya jamin itu produktivitasnya sama dengan 10 hektar yang selama ini mereka pegang tanpa intensifikasi yang mereka lakukan. Bagaimana kalau kita bisa produktivitasnya kita tingkatkan sedikit, dengan 1.000 meter2 sudah ada panen 4 ton. Bisa dibayangkan 4 ton dikali Rp 60 ribu, itu lah penghasilan yang bisa diambil sekali panen selama tiga setengah bulan," tutupnya.


Hide Ads