Pemerintah memastikan masyarakat bisa mengakses aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada akhir November 2020. Aturan turunan ini diharapkan bisa mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan ada 44 aturan turunan UU Cipta Kerja yang berupa 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 4 rancangan perpres yang bisa diakses pada akhir bulan ini.
"Sesuai arahan presiden dan komitmen pemerintah, semua draft RPP dan RPerpres ini akan dapat diunduh oleh publik lewat portal UU Cipta Kerja yang sudah disiapkan pemerintah di uu-ciptakerja.go.id," kata Susiwijono dalam acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari 44 aturan turunan yang disiapkan, Susiwijono menyebut sudah ada 29 beleid yang sudah bisa diakses per hari ini di portal resmi UU Cipta Kerja. Sementara sisanya masih dirancang dan perlu menerima masukan atau aspirasi dari banyak kalangan.
"Penyusunan peraturan pelaksana membutuhkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder supaya dapat terimplementasi baik," jelasnya.
Menurut Susiwijono, UU Cipta Kerja menjadi aturan yang membawahi banyak sektor, mulai dari investasi, kemudahan berusaha, ketenagakerjaan, hingga perpajakan.
Oleh karena itu, Susiwijono menjelaskan acara serap aspirasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melengkapi aturan turunan UU Cipta Kerja yang diharapkan bisa diakses seluruh masyarakat pada akhir November 2020.
"Penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif tentu memerlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh stakeholder kita antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha akademisi dan seluruh stakeholder," katanya.
"Kami harap pada akhir bulan (November) semuanya sudah bisa diunduh lewat portal kerja oleh masyarakat sehingga bisa beri masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder," tambahnya.
(hek/ara)