Usulan Pengusaha Properti Soal Aturan 'Anak' UU Cipta Kerja

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 19 Nov 2020 20:51 WIB
Ratusan perusahaan pengembang atau developer perumahaan terkemuka mengikuti Pameran Properti Real Estate Indonesia Expo (REI) 2015, Rabu (18/11/2015). Pameran tersebut akan berlangsung hingga 22 November 2015 mendatang di Hall A, di Jakarta Convention Center. Sedikinya 150 pengembang ikut meramaikan dan menawarkan berbagai tipe, model, dan desain hunian dengan harga mulai Rp 100-jutaan hingga Milliaran rupiah. Perusahaan pengembang juga menawarkan berbagai diskon, pilihan pembayaran, keringanan uang muka, dan hadiah langsung. (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Setelah Undang-undang Cipta Kerja disahkan, kini pemerintah tengah menggodok aturan turunannya. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Ruang.

Sejumlah perwakilan masyarakat dan asosiasi usaha dilibatkan termasuk Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI). Pihak REI pun memberikan masukan dalam konsultasi publik tentang RPP yang digelar oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan, Hari Ganie dalam konsultasi tersebut menyampaikan beberapa usulan dan masukan dari REI yang merupakan asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia dengan anggota saat ini mencapai 6.300 perusahaan.

"Di rapat konsultasi publik dengan Kemenko Perekonomian tadi kami menyampaikan empat masukan prioritas terkait RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tetapi secara rinci kami dari REI sudah menyampaikan usulan dan masukan secara tertulis kepada Kemenko Perekonomian dan Kementerian ATR-BPN," kata Hari Ganie,Kamis (19/11/2020).

Pertama, mengenai perizinan tata ruang. Sesuai amanat UUCK, guna memberikan kepastian hukum maka perizinan investasi nantinya cukup hanya dengan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) jika sudah tersedia Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sedangkan kalau belum tersedia RDTR, maka mekanismenya melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

Oleh karena pentingnya RDTR sebagai acuan kemudahan berinvestasi, maka REI menilai perlunya ketersediaan RTRW/RDTR yang berkualitas. Sehingga semua data yang digunakan untuk penyusunannya haruslah data yang akurat dan lengkap.

"Sebab itu, perlu adanya kewajiban agar seluruh instansi dan dinas di daerah memberikan data yang benar, lengkap dan dapat diandalkan untuk penyusunan rencana tata ruang termasuk informasi penggunaan tanah eksisting yang berasal dari kantor pertanahan," ujar Hari Ganie.

Apalagi, menurut dia, saat ini urusan tata ruang dan pertanahan sudah berada di bawah satu kementerian yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN). Hal ini tentu semakin mempermudah proses koordinasi data tata ruang dan pertanahan hingga di tingkat dinas di daerah.

Selama ini, kata Hari Ganie, untuk mengurus izin lokasi perlu advis perencanaan dan pertimbangan teknis (pertek) pertanahan sehingga kadang sering terjadi dispute di lapangan.

"Ke depan nantinya cukup hanya mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTDR saja," jelas alumni Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.