.webp)
Wahyudi merinci bahwa sebenarnya untuk di Indonesia sendiri ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Akan tetapi, beleid tersebut belum secara ketat mengatur keseluruhan materi yang dibutuhkan untuk memastikan perlindungan data pribadi.
"Mulai dari kejelasan data pribadi itu apa, kemudian kewajiban-kewajiban dari pengendali dan processor data, mereka yang mengumpulkan data-data dan memproses data kita, dan apa saja hak dari subjek data, termasuk mekanisme ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari seluruh kasus yang menyangkut data pribadi yang terjadi belakangan di Indonesia, sambungnya, tidak pernah ada proses investigasi menyeluruh bahkan tidak pernah dipublikasikan hasilnya ke publik.
"Sehingga kemudian kita tidak pernah tahu bagaimana penyelesaian atas seluruh insiden tersebut dan bagaimana memastikan insiden serupa tidak akan terulang kembali di masa depan," imbuhnya.
Pengurus Divisi Akses Informasi Southeast Asia Freeedom of Expression Network (SAFEnet) Nabillah Saputri juga punya pandangan serupa.
"Memang di sini belum ada pengaturan mengenai hal tersebut, bahwa platform itu boleh mengambil hanya beberapa data pribadi saja," kata Nabillah.
Untuk itu, Nabillah mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi agar kasus serupa tidak terjadi lagi.
"Dengan adanya RUU Perlindungan Pribadi ini, perusahaan yang menyalahgunakan data pribadi itu bisa saja dikenakan sanksi dan dari pihak pengelola datanya itu bisa dipenjara, kita harusnya mendukung RUU itu supaya lancar," tambahnya.
(eds/eds)
