.webp)
Kemudian, Satriawan menuturkan, pihaknya merasa heran dengan penyebab dari kebocoran data calon penerima BSU. Pasalnya, proses pendataan calon penerima BSU ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing guru honorer dan swasta ke Kemendikbud melalui situs resmi kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.
"Tidak melibatkan pihak ketiga atau administrasi di sekolah, seperti surat keterangan kepala sekolah, yayasan dan lainnya. Semua serba langsung antara guru honorer atau swasta dengan Kemdikbud," kata Satriwan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, P2G meminta Kemendikbud dan pihak bank yang menyalurkan BSU untuk segera mengamankan data pribadi para calon penerima. Apalagi mengingat jumlah calon penerimanya adalah 2.034.732 orang dengan total anggarannya Rp 3,66 triliun.
Menanggapi kabar bocornya data calon penerima BSU, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menegaskan, kebocoran data itu bukan berasal dari pihaknya.
"Kami dapat menyampaikan bahwa tidak terjadi kebocoran data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemendikbud telah menelusuri detil data dimaksud dan hasilnya tidak bersumber dari Kemendikbud," tegas Iwan ketika dihubungi detikcom secara terpisah.
Iwan mengatakan, saat ini Kemendikbud sedang berupaya mencari sumber dari kebocoran data dan menginvestigasi pihak-pihak terkait. "Saat ini kami terus melakukan investigasi dengan pihak-pihak lain terkait hal ini," ujar Iwan.
Dia menjelaskan, program BSU ini memang sangat diminati PTK. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus memperbaiki pelayanan program tersebut bagi para calon penerima BSU.
"Kami memahami bahwa animo masyarakat sangat tinggi terkait program ini, dan Kemendikbud tidak akan berhenti untuk berupaya memberikan pelayanan terbaik. Kami juga menegaskan kembali komitmen menjaga perlindungan data pribadi yang dikelola melalui sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku tetap terus terlaksana," pungkasnya.
(fdl/fdl)
