.webp)
Salah satu kontributor perekonomian nasional saat ini adalah konsumsi pemerintah. Belanja pemerintah menjadi penyelamat ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak Maret.
Hingga akhir November, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.041,8 triliun dengan pertumbuhan 13,6%. Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.343,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 698 triliun.
Dari realisasi tersebut, anggaran belanja pemerintah sudah terserap Rp 1.343,8 triliun atau 68,0% dari target Rp 1.975,2 triliun. Jika dirinci, belanja kementerian/lembaga (KL) sudah mencapai Rp 725,7 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 618,2 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 698,0 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus belanja K/L,Kementerian Keuangan mencatat yang paling besar penyerapannya adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hingga akhir Oktober, instansi yang dipimpin Prabowo Subianto ini sudah membelanjakan Rp 91,3 triliun atau 77,5% dari pagu Rp 117,9 triliun di Perpres 72 Tahun 2020.
"Ini para K/L membelanjakan anggaran barang modal besar, Kemenhan digunakan untuk Alutsista," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference tentang APBN KiTA edisi November, Senin (23/11/2020).
Realisasi terbesar kedua, kata Sri Mulyani diduduki oleh Kementerian Sosial. Realisasinya Rp 116,2 triliun atau 111,3% dari pagu Rp 104,4 triliun. Di posisi ketiga ada Kepolisian dengan realisasi Rp 73,8 triliun atau 79,6% dari target Rp 92,6 triliun.
Berikut rincian penyerapan anggaran 10 K/L hingga akhir Oktober 2020:
1. Kementerian Pertahanan Rp 91,3 triliun atau 77,5% dari pagu Rp 117,9 triliun
2. Kementerian Sosial Rp 116,2 triliun atau 111,3% dari pagu Rp 104,4 triliun
3. Polri Rp 73,8 triliun atau 79,6% dari pagu Rp 926 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp 69,6 triliun atau 88,7% dari pagu Rp 78,5 triliun
5. Kementerian PUPR Rp 57,9 triliun atau 76,6% dari pagu Rp 75,6 triliun
6. Kemendikbud Rp 48,5 triliun atau 68,6% dari pagu Rp 70,7 triliun
7. Kementerian Agama Rp 49,5 triliun atau 79,2% dari pagu Rp 62,4 triliun
8. Kemenkeu Rp 46,4 triliun atau 118,9% dari pagu Rp 39 triliun
9. Kemenaker Rp 17,3 triliun atau 386,9% dari pagu Rp 4,5 triliun
10. Kemen KUKM Rp 22,4 triliun atau 3.447% dari pagu Rp 600 miliar
(hek/eds)
