Kontroversi Ekspor Benih Lobster: Sinyal Jalan Terus Meski Banyak Kritik

Kontroversi Ekspor Benih Lobster: Sinyal Jalan Terus Meski Banyak Kritik

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 30 Nov 2020 19:30 WIB
Benih Lobster dan Harga Lobster Mahal, Ini 5 Penyebabnya
Foto: Getty Images/iStockphoto/onepony
Jakarta -

Kebijakan ekspor benih lobster telah membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tersangkut kasus dugaan suap. Meski begitu, hingga saat ini belum tampak tanda-tanda kebijakan tersebut akan ditarik.

Padahal, kebijakan tersebut banyak dikritik karena dianggap tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Pengganti sementara Edhy Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut. Hal itu diungkapkan Luhut usai menggelar rapat perdana dengan pejabat eselon I dan II Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster, jadi kalau dari aturan yang ada, yang dibuat Permen, yang sudah dibuat itu tidak ada yang salah. Jadi sudah kita cek tadi, tadi saya tanya Pak Sekjen, semua itu dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujar Luhut di Gedung Mina Bahari I, Jumat lalu (27/11/2020).

Manfaat kebijakan ini menurut Luhut terasa bagi nelayan-nelayan di pesisir selatan Indonesia. "Karena sekali lagi tadi Pak Sekjen sampaikan ke saya itu memberikan manfaat ke nelayan di pesisir selatan," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Luhut mengatakan, kebijakan ekspor benih lobster untuk sementara dihentikan dan akan dievaluasi.

"Nah kalau ada mekanisme yang salah itu sedang kita evaluasi. Kan sekarang juga dihentikan, mungkin dalam beberapa waktu, setelah nanti evaluasi, kita akan lanjutkan lagi kalau memang bisa dilanjutkan," kata Luhut

Meski disebut tak ada yang salah dengan kebijakan itu, Luhut mengakui ekspor benih lobster bukan berarti tanpa cacat. Menurutnya, yang cacat dari kebijakan ini adalah pada pelaksanaan kebijakan tersebut yang rentan praktik monopoli. Praktik monopoli ini sempat diendus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Sementara yang salah tadi adalah monopoli, seperti pengangkutan itu yang tidak boleh terjadi," imbuhnya.

Pengamat Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana menilai kebijakan itu lebih baik dihentikan secara permanen. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan Vietnam.

"Menurut saya baiknya di setop permanen ekspor benih lobster karena secara bisnis hanya akan menguntungkan Vietnam. Perlu diingat bahwa Vietnam merupakan negara pesaing Indonesia dalam pasar lobster konsumsi di pasar internasional," kata Suhana kepada detikcom.

Sejak Indonesia membuka keran ekspor benih lobster, menurutnya, Vietnam semakin menguasai pasar lobster internasional. Padahal, pasokan benih lobster berasal dari Indonesia.

"KKP perlu belajar dari kebijakan 5 tahun terakhir, bahwa ketika benih lobster dilarang ekspor, nilai ekspor Indonesia naik sangat tinggi dan Vietnam justru kebalikannya, nilai ekspornya terus menurun. Tapi sekarang sangat menyedihkan, Vietnam semakin kuasai pasar lobster Internasional karena pasokan benih dari Indonesia," ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Dia minta ekspor benih lobster disetop karena dinilai merugikan kepentingan nasional dan menghilangkan manfaat ekonomi-sosial dalam jangka panjang.

Abdul meminta KKP mengevaluasi total kebijakan tersebut dengan menyetop ekspor benih lobster dan menggantinya dengan pemanfaatan sumber daya lobster kepada nelayan dalam negeri.

"Kami kembali mengingatkan dan mendesak kepada KKP untuk mengevaluasi total kebijakan ekspor benih lobster dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lobster untuk kepentingan dalam negeri saja yakni usaha pembesaran dalam rangka memberikan kemakmuran bagi masyarakat pembudidaya lobster dan nelayan dalam negeri," ujarnya.



Simak Video "Luhut Akui Adanya Monopoli Pengangkutan Ekspor Benur"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads