RI Banjir Pengangguran, Jokowi Berharap Pada UU Cipta Kerja

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 04 Des 2020 07:30 WIB
Presiden Jokowi mengutuk teror di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, oleh kelompok MIT yang menewaskan 4 orang.
Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan gelombang PHK. Belum lagi bertambahnya angkatan kerja baru yang belum terserap.

Hal itu membuat angka pengangguran di Indonesia terus meningkat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pemerintah.

Jokowi mengatakan, bukan hanya pengangguran yang muncul akibat pandemi, permasalahan ini juga muncul dengan banyaknya angkatan kerja yang belum terserap.

"Kita harus bergerak cepat karena masih banyak PR yang belum kita selesaikan. Kita akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat PHK di masa pandemi, kita menghadapi besarnya angkatan kerja yang memerlukan lapangan pekerjaan," ucapnya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) 2020, Kamis (3/12/2020).

Untuk mengatasi PR itu, menurut Jokowi pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural. Sebab masih banyak regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit.

"Kita semuanya tahu posisi nomor 1 di global complexity index yang paling rumit di dunia dan itu harus kita akhiri. Itulah semangat yang mendasari lahirnya UU Cipta Kerja," ucapnya.

Menurutnya UU Cipta Kerja yang digarap dengan metode Omnibus Law itu bisa menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing.

"Agar UMKM lebih berkembang, dan industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat. Perizinan dipermudah, izin usaha UMKM cukup dengan pendaftaran saja dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya," tuturnya.

Jokowi berharap BI juga bisa berperan lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang dilakukan pemerintah. Berkontribusi lebih besar dalam menggerakkan sektor riil, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, dan membantu sektor usaha terutama UMKM.

"Dalam situasi krisis seperti ini kita harus mampu bergerak cepat dan tepat. Buang jauh-jauh ego sektoral, ego sentrisme lembaga, dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi berlindung di balik otoritas masing-masing. Kita harus berbagai beban, berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global," tutupnya.

(das/eds)