Sri Mulyani Limpahkan Pengelolaan Piutang 'Receh' ke Instansi

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 04 Des 2020 13:16 WIB
Gedung Kementerian Keuangan
Gedung Kemenkeu/Foto: Yulida Medistiara/detikFinance
Jakarta -

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyebut pihaknya sedang menjalankan transformasi pengelolaan piutang negara. Reformasi pengelolaan piutang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.06/2020.

Beleid itu mengatur mengenai pengelolaan piutang negara pada kementerian/lembaga (K/L), bendahara umum negara (BUN), dan pengurusan sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Kementerian Keuangan, Lukman Efendi mengatakan salah satu terobosan atau reformasi dari beleid ini adalah menyerahkan pengelolaan serta penyelesaian piutang negara kepada K/L.

Lukman menyebut, pemberian kewenangan kepada K/L ini khusus piutang yang jumlahnya sesuai dengan batasan nominal yang ditentukan.

"Sebetulnya mulai sekarang sudah kita sampaikan. Jadi nanti katakan lah untuk piutang-piutang Rp 8 juta ke bawah tidak perlu disampaikan ke PUPN, mereka selesaikan dulu di K/L," kata Lukman dalam video conference, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Selain nominal yang di bawah Rp 8 juta, piutang yang bisa dikelola oleh K/L juga tidak memiliki barang jaminan, tidak ada dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya piutang, serta piutang yang sengketa di Pengadilan Negeri, lalu piutang yang dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.

Berlanjut ke halaman berikutnya.