Jakarta -
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Sosialisasi ini dilakukan kebanyak daerah demi menyerap aspirasi semua kalangan sebelum menerbitkan 44 aturan pelaksana Cipta Kerja.
Pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mensosialisasikan beberapa pokok UU Cipta Kerja salah satunya mengenai kemudahan serta percepatan pengadaan tanah untuk investasi dan pembangunan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan ada 9 aturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja yang ada dalam ranah koordinasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, RPP terkait penyelenggaraan penataan ruang. Ia mengungkapkan mengenai pentingnya penataan ruang agar bisa semaksimal mungkin mendukung kegiatan ekonomi. Khususnya, tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam perizinan berusaha.
Dokumen tata ruang, imbuh Wahyu, akan disinkronkan dengan sistem Online Single Submission (OSS).
"Kita akan mempercepat RDTR karena akan menjadi basis untuk OSS. RDTR yang biasanya butuh 36 bulan sejak penyusunan hingga penetapan, kita harapkan bisa selesai dalam 12 bulan," katanya dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian yang dikutip, Sabtu (5/12/2020).
Lanjut halaman berikutnya>>>
Wahyu memaparkan mengenai RPP terkait penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
"Kemudian pengadaan tanah ini kita perluas coverage-nya. Jadi kepentingan umum ini kita tambahkan dengan kawasan-kawasan, seperti Kawasan Industri, KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan lain-lain," jelasnya.
Pemerintah juga, kata Wahyu mengevaluasi agar prosesnya dipercepat. Pasalnya, pengadaan tanah juga merupakan kunci untuk melancarkan proses pembangunan infrastruktur.
"Proses pengadaan tanah ini akan kita percepat. BPN akan dilibatkan sejak awal sehingga saat penentuan trase suatu jalan, BPN sudah tahu dan bisa memberi masukan, mana yang potensinya cepat selesai, mana yang paling minimum terjadi konflik, dan sebagainya," ungkapnya.
Wahyu menerangkan RPP terkait Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; RPP terkait Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; RPP terkait Bank Tanah; RPP terkait Kemudahan PSN; RPP terkait KEK; RPP terkait Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah; RPP Informasi Geospasial.
Sementara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan program sosialisasi dan serap aspirasi ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat serta seluruh stakeholder dalam menyusun 44 aturan pelaksana UU Cipta Kerja.
"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya terhadap masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait," kata Susiwijono.
Produk hukum yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 lalu ini, lanjut Susiwijono, diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.
"Selain itu untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi, serta bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi," katanya.
Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pemerintah membentuk Tim Serap Aspirasi yang bersifat independen yang beranggotakan para tokoh nasional dan ahli di bidangnya.
"Tim ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif bagi masyarakat untuk memberi masukan kepada Pemerintah atas RPP dan RPerpres, atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mendukung efektivitas implementasi UU Cipta Kerja," kata Elen.
Sebagai informasi, beberapa daerah yang telah menjadi lokasi kegiatan serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja selain Semarang antara lain: Jakarta, Palembang, Bali, Manado, Banjarmasin, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Pontianak.
Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi di beberapa kota, pemerintah juga membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan langsung melalui portal UU Cipta Kerja di www.uu-ciptakerja.go.id.
.webp)
