Benarkah Bila Gojek dan Grab Merger Bisa Timbulkan Monopoli?

Herdi Alif Alhikam - detikFinance
Minggu, 06 Des 2020 15:16 WIB
Gojek
Foto: Gojek
Jakarta -

Beberapa pihak menolak rencana merger Gojek dan Grab. Salah satunya dari kalangan driver. Alasannya adalah rencana merger Gojek dan Grab dikhawatirkan menimbulkan monopoli usaha transportasi.

Namun, menurut pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno monopoli justru tidak akan terjadi. Memang dia mengakui apabila merger Gojek dan Grab dilakukan maka pasar keduanya akan makin besar, namun menurutnya sudah ada penantang lain dari dominasi pasar Gojek dan Grab.

Salah satu yang disebutkannya adalah aplikasi penyedia jasa transportasi online dari Rusia, Maxim.

"Memang mereka akan jadi besar sekali, cuma monopoli itu urusan KPPU lah. Tapi kalau mereka mau (merger) kan masih ada Maxim dan lainnya juga. Nggak monopoli sih menurut saya," ujar Djoko kepada detikcom, Minggu (6/12/2020).

Djoko meyakini meski belum besar, Maxim bisa jadi penantang yang mesti diperhitungkan apabila rencana merger Gojek dan Grab dilakukan. Dia mengatakan di Lampung dan Semarang saja sudah mulai banyak pengemudi online Maxim.

"Bisa kayaknya (menandingi Gojek dan Grab), saya lihat itu Maxim perlahan mulai banyak, kayak di Lampung dan Semarang itu udah banyak, yang kuning-kuning itu kan mereka. Berapa kali di Jakarta juga sudah ada," ungkap Djoko.

Dia mengatakan bisa juga driver-driver yang ada di Gojek dan Grab mulai beralih ke Maxim, mengingat potongan aplikatornya pada setiap trip atau perjalanan rendah.

"Dia ini pintar porsi pendapatannya ambil 10% saja, yang lain itu kan 20%, jadi banyak yang beralih ke Maxim (drivernya)," kata Djoko.

Maxim sendiri menanggapi wajar isu merger Gojek dan Grab, mereka menilai wajar jika keduanya bergabung karena desakan dari para investor. Development Manager Maxim, Imam Mutamad Azhar menilai Grab dan Gojek memiliki investor yang sama.

Imam sendiri memandang jika kebijakan merger tersebut dapat menjadi monopoli. Namun, dia membiarkan agar masyarakat sendiri yang menilai dan merespons nantinya jika merger tersebut benar terjadi.

"Kami tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang fair apalagi ke pasar. Tapi biar market yang menilai, katanya karya anak bangsa, tapi bangsanya siapa," kata Imam kepada detikcom, Jumat (4/12/2020).

Sementara itu, sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafaril menolak keras rencana merger Gojek dan Grab. Penggabungan kedua entitas itu dinilai dapat melanggar hukum dan bisa menimbulkan monopoli.

"Itu merupakan upaya penguasaan bisnis transportasi online di Indonesia dan secara UU ini pelanggaran hukum, ini monopoli. Kami tidak setuju," kata pria yang akrab disapa Ariel ini saat dihubungi detikcom, Kamis (3/12/2020).

(zlf/zlf)