Airlangga Yakin UU Ciptaker Bisa Selamatkan 29 Juta Orang yang Terdampak Pandemi

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 08 Des 2020 12:46 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Foto: Screen Shot Video 20detik
Jakarta -

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan di masa pandemi COVID-19 merupakan waktu yang tepat. Sebab dia percaya omnibus law itu bisa menjadi pembalik kondisi ekonomi yang sudah terkapar akibat pandemi.

Airlangga awalnya mengatakan vaksin COVID-19 yang telah tiba di RI akan menjadi game changer dari kondisi saat ini. Namun dia juga percaya UU Cipta Kerja juga menjadi game changer untuk jangka waktu menengah panjang.

"Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan ini sebagai game changer medium to long term, yang tentunya akan membuat lapangan kerja yang lebih berkualitas," ucapnya dalam acara Business, Finance & Accounting Conference yang digelar IAI, Selasa (8/12/2020).

UU Cipta Kerja diyakini bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap pengangguran yang terkena badai PHK di masa pandemi. Selain itu dia juga percaya menimbulkan kemudahan iklim berusaha serta mendorong usaha menengah dan kecil menjadi jaring penyelamat dan pengaman pasca pandemi.

"Waktu disahkannya undang-undang ini dirasakan tepat, karena ini akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap terjadinya masyarakat kehilangan pekerjaan sebesar 29,12 juta penduduk di usia kerja," ucapnya.

Maksud pernyataan Menko Airlangga adalah angka 29,12 juta merupakan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 seperti data yang dirilis oleh BPS, bukan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar 14,28 persen.

Airlangga melanjutkan, klaster-klaster yang ada di dalam UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi, mendorong daya saing, serta memberikan perlindungan bagi pekerja.

"Pemerintah telah menyelesaikan peraturan turunan dari pada UU Cipta Kerja dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan usulan dalam penyiapan tum perumusan dari pada seluruh pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dan pemerintah telah membentuk tim aspirasi yang nanti tentunya diharapkan bisa bekerja dalam 2 bulan ke depan," tutupnya.

(das/fdl)