Efektifkah Vaksin Kebut Pemulihan Ekonomi Indonesia?

Efektifkah Vaksin Kebut Pemulihan Ekonomi Indonesia?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Minggu, 13 Des 2020 11:23 WIB
A medical worker moves a box of Russias Sputnik V coronavirus vaccine out from a refrigerator prior to administering a vaccination in Moscow, Russia, Saturday, Dec. 5, 2020. Thousands of doctors, teachers and others in high-risk groups have signed up for COVID-19 vaccinations in Moscow starting Saturday, a precursor to a sweeping Russia-wide immunization effort. (AP Photo/Pavel Golovkin)
Foto: AP/Pavel Golovkin

PR Pemerintah Masih Banyak

Tauhid Ahmad mengungkapkan masih banyak pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah walaupun vaksin sudah tiba di tanah air. Pertama pemerintah juga harus memastikan jika kasus positif terus menurun signifikan.

Selanjutnya adalah memastikan jumlah vaksin mencukupi untuk seluruh warga negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang kan baru 1,2 juta dosis rakyat Indonesia itu berapa? Itu hanya sekian persennya kecil sekali. Memang tidak bisa seluruh daerah diberikan vaksin, yang harus diprioritaskan ya daerah yang merah agar lebih cepat menurun kasusnya," kata dia dalam podcast Tolak Miskin detikcom, Sabtu (12/12/2020).

Dia mengungkapkan keseriusan pemerintah untuk mencegah penularan dan tindakan vaksin ini akan menimbulkan kepercayaan untuk masyarakat.

ADVERTISEMENT

Jika hal-hal tersebut sudah dilakukan, maka masyarakat bisa kembali percaya diri untuk menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Hal ini juga bisa mendorong dunia usaha untuk kembali bergerak dan menjalankan roda perekonomian.

Walaupun vaksin sudah tersedia, pemulihan ekonomi nasional membutuhkan waktu. Ditargetkan bisa mulai ke jalur positif itu pada 2021.

"Saya kira kalau pemulihannya terjadi pada kuartal III sudah bisa membaik. Mulai dari pemerintah, dunia bisnis. Tapi kita akhir tahun ini masih negatif ada simulasi dan pendekatan modelling yang dilakukan," ujar dia.

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya dinilai kurang mencukupi sehingga tidak mampu mendorong konsumsi nasional.

"Bantuan yang diberikan pemerintah terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari daya beli masyarakat yang hilang, masalahnya di sini spending lari semua ke simpanan perbankan. Lihat saja dana pihak ketiga (DPK) tercatat naik," ujarnya.


(kil/zlf)

Hide Ads