Kenaikan Gaji PNS Masih Abu-abu, Ini Penjelasan Pemerintah

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 14 Des 2020 12:02 WIB
Ilustrasi THR
Foto: shutterstock
Jakarta -

Kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun depan ternyata masih belum pasti. Meskipun Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyusun skema gaji yang mengarah kepada kenaikan gaji PNS.

Namun BKN sendiri hanya memiliki wewenang terkait skema penggajian PNS. Sementara untuk penentuan kenaikan gaji PNS berada di tangan Kementerian Keuangan.

"Sebenarnya kalau yang BKN lakukan itu untuk membahas skema penggajian yang berbeda dari yang sekarang, bukan kenaikan gaji. Kalau kenaikan gaji, Kemenkeu yang tahu," kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono melalui pesan singkat kepada detikcom, Minggu (13/12/2020).

Skema gaji PNS, dijelaskannya masih dalam pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan dari kementerian/lembaga terkait, yaitu Kemenkeu, Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenkumham, Setneg, dan pemda. diharapkan skema gaji ini akan mencapai kesepakatan pada tahun depan, dan akan berlaku setelah peraturannya diterbitkan.

"Target dan harapan semoga tahun depan bisa disepakati," tambahnya.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Teguh Widjanarko menjelaskan salah satu kendala dari kenaikan gaji PNS adalah belum adanya peraturan pemerintah (PP) tentang pangkat PNS. Oleh karena itu pihaknya akan membahas dulu RPP tentang pangkat tersebut.

"Sebenarnya yang harus dibahas terlebih dahulu adalah RPP tentang pangkat. Karena Dengan RPP ini akan ditentukan tentang tingkatan kelas jabatan yang akan menentukan besaran gajinya," paparnya.

Pengaturan tentang gaji PNS saling terkait dengan pengaturan tentang pangkat PNS sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS, sebagaimana telah diubah delapan belas kali, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.

Begitu juga dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti Jaminan Pensiun PNS, Jaminan/Tabungan Hari Tua PNS, Jaminan Kesehatan, dan lain-lain. Dalam beleid ini, gaji PNS belum termasuk tunjangan yang didapat.

Dia lanjut menjelaskan bahwa KemenPAN-RB sedang mengkoordinir instansi terkait dalam membahas RPP tentang pangkat PNS.

"Pada saat ini Kementerian PANRB mengkoordinasikan instansi terkait sedang membahas mengenai RPP ini, selanjutnya jika RPP ini sudah disepakati, maka akan berlanjut ke RPP gaji," tambahnya.

(das/zlf)