Soal Vaksin Corona Gratis, Muhadjir: Kemungkinan 50%

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjawab soal kritik vaksin Corona yang tak gratis untuk seluruh masyarakat.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan skema pembiayaan vaksin virus Corona (COVID-19) yang semula hanya 30% ditanggung pemerintah menjadi 50%.

"Masih terus dievaluasi. Tadi ini juga sudah ada rapat lagi yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Pak Wapres. Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya. Terakhir diperkirakan ada 182 juta dari semula 107 juta. Jadi sudah naik lagi. Ini juga masih tentative. Jadi kemungkinan 50-50%," kata Muhadjir ketika ditemui awak media di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Namun, menurutnya pemerintah juga masih memetakan siapa saja yang nanti membeli vaksin Corona mandiri, atau ditanggung pemerintah sepenuhnya.

"Sedang dipetakan mana yang diberikan bantuan pemerintah, mana yang mandiri," ujarnya.

Masyarakat yang membayar biaya vaksinasi secara mandiri bisa saja ditanggung oleh kantor atau tempat kerja.

"Mandiri itu bukan berarti dia harus bayar sendiri. Memang ada yang mandiri bayar sendiri, tapi ada yang tanggung jawab perusahaan atau pemilik di mana dia bekerja. Itu mesti dinegosiasi," tegas Muhadjir.

Akan tetapi, Muhadjir mengatakan skema-skema terkait vaksin Corona di atas belum menjadi keputusan final, tapi masih dibicarakan oleh internal pemerintah.

"Itu mesti dinegosiasi. Presiden tadi sudah minta wanti-wanti, tolong harus detail betul, dan waktunya sudah sangat dekat. Karena itu Komite harus bekerja keras. Tapi ini masih belum, masih perlu dibicarakan," pungkasnya.

Berita ini telah mengalami penyesuaian isi. Ada kekeliruan dalam penulisan vaksin Corona yang 50% ditanggung pemerintah. Redaksi meminta maaf atas kekeliruan tersebut.