Kabar Baik! Pemerintah Mau Tebar Vaksin Corona ke Pedagang Pasar

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 15 Des 2020 08:05 WIB
Pandemi Corona membuat omzet pedagang di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat, turun drastis. Pedagang mengeluhkan sepinya para pembeli yang dayang.
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Kelompok prioritas yang akan dibagikan vaksin Corona (COVID-19) dari pemerintah sedang dipetakan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu kelompok yang akan dapat vaksinasi dari pemerintah di antaranya pedagang pasar.

"Sedang dipertimbangkan misalnya pemberian vaksin untuk pedagang pasar, kemudian pelayan-pelayan toko, karyawan, baik di perusahaan, industri, maupun UMKM," kata Muhadjir di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Kelompok tersebut termasuk dalam tiga prioritas penerima vaksin Corona, selain tenaga kesehatan atau nakes.

"Pertama tenaga medis karena di garda terdepan, lalu tenaga non-medis tapi yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19, ketiga mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," jelasnya.

Dari target 182 juta orang yang divaksinasi, pemerintah mempertimbangkan 50% di antaranya mendapat vaksin gratis. Sisanya, harus membayar secara mandiri.

"Ini juga masih tentative. Jadi kemungkinan 50-50%," kata dia.

Namun, menurut Muhadjir, masyarakat yang tak dapat vaksin gratis dari pemerintah bukan berarti membayar dari kantong sendiri. Akan tetapi, pihak tersebut bisa saja ditanggung oleh tempat kerjanya, atau pemberi kerjanya.

"Tapi mandiri itu bukan berarti dia harus bayar sendiri. Memang ada yang mandiri bayar sendiri, tapi ada yang tanggung jawab perusahaan atau pemilik dimana dia bekerja. Itu mesti dinegosiasi," imbuh Muhadjir.

Terakhir, ia menegaskan segala skema tersebut masih dalam pembahasan. Artinya, belum ada keputusan final.

"Presiden tadi sudah minta wanti-wanti, tolong harus detail betul, dan waktunya sudah sangat dekat. Karena itu Komite harus bekerja keras. Tapi ini masih belum, masih perlu dibicarakan," tandas dia.

Berita ini telah mengalami penyesuaian isi. Ada kekeliruan dalam penulisan vaksin Corona yang 50% ditanggung pemerintah. Redaksi meminta maaf atas kekeliruan tersebut.

(ara/ara)