Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Tembus Rp 483 T, Baru 70%

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 21 Des 2020 15:53 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tembus Rp 483,62 triliun dari total anggaran Rp 695,2 triliun.

"Mengenai program PEN yang pelaksanaannya di tahun anggaran 2020 ini Rp 695,2 triliun, sekarang sudah sampai dengan 14 Desember kemarin ini (realisasinya) sudah mencapai hampir 70%," kata dia dalam konferensi pers APBN, Senin (21/12/2020).

Berdasarkan dokumen yang dia paparkan, realisasi sektor kesehatan Rp 47,05 triliun (47%), yaitu alokasi untuk insentif tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan, pengadaan APD, alka/sarpras, serta operasi dan sosialisasi penegakan PSBB dan protokol kesehatan.

Berikutnya untuk perlindungan sosial, realisasinya Rp 217,6 triliun dari total anggaran Rp 230,21 triliun, yaitu untuk pemberian dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.

Selanjutnya untuk sektoral K/L dan pemda, realisasinya Rp 55,68 triliun (82%), yaitu merupakan program untuk dukungan Pemda serta K/L dalam proses pemulihan ekonomi, serta pemberian hibah kepada pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.

"Yang berikutnya adalah dukungan UMKM yang dari awal kita desain pagunya Rp 116 triliun telah terealisasi Rp 106,46 triliun, dan ini untuk kegiatan mendukung permodalan UMKM, subsidi bunga, lalu kemudian juga untuk bantuan melalui perbankan dan lembaga pembiayaan," paparnya.

Lalu pembiayaan korporasi realisasinya Rp 8,16 triliun atau 13%. Itu ditujukan sebagai dukungan korporasi melalui BUMN serta penjaminan modal kerja.

Dan terakhir adalah insentif usaha untuk memberikan kelonggaran pembayaran pajak bagi dunia usaha, dan saat ini realisasinya 41% atau Rp 49,12 triliun.

"Jadi ketika kita membuat pagu Rp 120,61 triliun, itu adalah di awal tahun 2020 kita membayangkan penggunaannya akan Rp 120 triliun, namun ternyata penggunaannya saat ini dengan kegiatan ekonomi yang juga mengalami tekanan dan kontraksi maka penggunaan dari insentif usaha ini saat ini hanya sekitar 41%," tambahnya.

(toy/zlf)