.webp)
Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait tengah melakukan hitung-hitungan menyiapkan kebutuhan dana vaksin Corona gratis. Namun Kemenkeu sudah mempersiapkan dana cadangan hingga Rp 54,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tolok ukur untuk menghitung kebutuhan dana. Pertama terkait jumlah minimal penduduk yang harus disuntikkan vaksin.
"Jadi ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan direkomendasikan oleh WHO ataupun dari persatuan ahli-ahli di bidang pandemic. Ada yang menyebutkan 70%, jadi kita juga mengikuti nanti dari pertama jumlah target yang harus divaksinasi. Katakanlah betul 70% dari seluruh populasi itu berarti sekitar 182 juta orang," terangnya dalam konferensi pers virtual, Senin (21/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, menghitung berapa jumlah dosis yang harus disuntikkan. Vaksin Sinovac sendiri kabarnya harus disuntik dua kali untuk satu orang. Artinya dibutuhkan sekitar 364 juta dosis untuk proses vaksinasi jika mengacu pada standar 70% terhadap populasi.
Ketiga, Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN dalam hal ini Bio Farma akan menghitung efektivitas dari vaksin yang tersedia. Jika efektivitasnya 90%, artinya pemerintah harus menyiapkan dosis vaksin 10% lebih banyak dari jumlah orang yang akan disuntik agar mencapai 100%. Artinya vaksin yang disiapkan mencapai 364 juta dosis ditambah 10%.
Keempat, menghitung dari sisi tingkat wastage atau pemborosannya. Pertimbangannya berdasarkan jumlah vaksin yang kemungkinan terbuang dalam proses distribusi, seperti misalnya mengalami kerusakan.
"Itu dalam perjalanan tidak semuanya bisa ter-deliver 100% tapi bisa saja terjadi waste, yang kerusakan atau penurunan itu yang harus dicatat di dalam distribusi. Apalagi untuk Indonesia negara yang besar. Jadi tergantung dari beberapa level wastage-nya itu. Berapa jumlah waste yang kemungkinan akan terjadi," terangnya.
Dari keempat faktor itulah nantinya kebutuhan dana untuk program vaksin Corona gratis ini ditentukan. Ditambah lagi jumlah tenaga kesehatan yang akan diturunkan dalam proses vaksinasi.
Meski begitu pemerintah sudah memiliki dana cadangan untuk proses vaksin ini. Pertama di dalam undang-undang APBN sudah ada anggaran yang dicadangkan untuk vaksinasi sebesar Rp 18 triliun.
Lalu dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ada dana untuk sektor kesehatan yang tidak bisa dieksekusi tahun ini sebesar Rp 36,4 triliun. Nah dana itu akan digunakan tahun depan untuk program vaksinasi.
"Jadi dari Rp 18 triliun + Rp 36,4 triliun ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan," tutupnya.
(das/ara)
