Bea Materai Elektronik Belum Berlaku 1 Januari 2021

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 21 Des 2020 17:36 WIB
Sri Mulyani ke Istana (Andhika/detikcom)
Foto: (Andhika/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah akan mengenakan bea meterai Rp 10.000 untuk dokumen transaksi surat berharga. Pengenaannya berdasarkan setiap dokumen trade confirmation (TC).

Kebijakan itu merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Menurut informasi yang beredar kebijakannya akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, penerapan bea meterai terhadap dokumen transaksi surat berharga itu tidak akan tepat waktu. Sebab banyak persiapan yang harus dilakukan.

"Saat Direktorat Jenderal Pajak saya instruksikan untuk melakukan penyusunan atas bea meterai ini. Termasuk skema pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik yang menggunakan meterai elektronik," terangnya saat konferensi pers elektronik, Senin (21/12/2020).

Dia menerangkan pada dasarnya pengenaan bea meterai untuk dokumen transaksi surat berharga ini adalah untuk menyetarakan kebijakan pengenaan bea meterai untuk dokumen baik konvensional maupun elektronik. Nah dokumen transaksi surat berharga bersifat elektronik yang belum dikenakan bea meterai.

Untuk penerapanya dibutuhkan meterai dalam wujud elektronik. Oleh karena itu dibutuhkan waktu untuk membuat wujud meterai dalam bentuk elektronik hingga proses distribusi dan pembeliannya.

"Nah karena meterai elektronik ini belum ada, maka kami sekarang sedang menyiapkan infrastrukturnya, yaitu membuat bentuknya, elektronik meterai, distribusinya, dan infrastruktur untuk penjualannya yang harus dilakukan persiapan. Dan ini mungkin 1 Januari belum akan dilakukan karena persiapannya membutuhkan waktu," kata Sri Mulyani.

Dia menilai saat ini banyak yang salah paham terkait kebijakan itu. Sri Mulyani menegaskan bahwa pengenaan bea meterai nantinya hanya dikenakan kepada dokumen, sehingga pengenaan bea meterai ditetapkan terhadap setiap trade confirmation (TC) bukan untuk setiap transaksi. Menurutnya hal itu banyak salah ditangkap terutama untuk investasi saham.

Sri Mulyani juga menegaskan pengenaan bea meterai terhadap dokumen transaksi surat berharga itu akan mempertimbangkan batas kewajaran nilai., sehingga tidak akan menekan minat generasi milenial yang saat ini tengah bergairah untuk belajar investasi.

"Karena banyak sekarang ini sudah bereaksi seolah-olah, terutama para milenial yang sedang belajar investasi saham. Saya senang generasi milenial sangat sadar terhadap investasi. Kita senang mereka melakukan investasi saham maupun surat berharga ritel yang diterbitkan pemerintah selama ini. Jadi kita tidak berkeinginan menghilangkan minat maupun tumbuhnya para investor terutama generasi baru," tegasnya.

Dia menjamin pemerintah akan mempertimbangkan batas kewajaran dalam pengenaan bea meterai terhadap dokumen TC itu. Sri Mulyani pun berharap masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan atas kebijakan baru tersebut.

(das/ara)