.webp)
Indonesia disebut menjadi negara yang memiliki risiko yang tinggi terhadap tindak korupsi. Anggapan tersebut menjadi pekerjaan berat bagi para aparat pengawas intern pemerintah (APIP) ke depannya.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rakornas AAIPI secara virtual, Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Sri Mulyani bilang para aparat pengawas pemerintah harus membangun tata kelola dan manajemen risiko yang lebih handal agar sistem pemerintah beraih dari tindak korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya resiko tinggi dari sisi tata kelola dari sisi korupsi dari sisi pelanggaran," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas AAIPI secara virtual, Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Adanya anggapan sebagai negara yang sangat berisiko tinggi dari tindak korupsi maupun pelanggaran lainnya, Sri Mulyani menyebut para aparat pengawas hingga saat ini tidak boleh cepat puas dengan kinerja yang selama ini dicapai.
"Jadi kita secara profesional sebagai sebuah asosiasi untuk para internal auditor sudah selayaknya dan seharusnya merasa tidak puas itu dalam suasana biasa," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan membangun kredibilitas dan reputasi sebuah sistem pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kredibilitas dan reputasi perlu dibangun dengan waktu yang lama.
Menurut dia, jika para aparat pengawas intern pemerintah lengah terhadap kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, maka kredibilitas dan reputasi yang selama ini dibangun pun hilang dengan sekejap.
"Membangun dengan segala pengorbanan dengan segala upaya itu pun akan membutuhkan waktu lama untuk membangun sebuah reputasi, kredibilitas. Namun bisa hancur dalam seketika 1 hari, dalam 1 detik begitu ada pelanggaran terhadap tata kelola, korupsi contohnya," jelas Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta para aparat pengawas intern pemerintah harus bekerja lebih ekstra lagi dalam menjaga tata kelola sistem pemerintahan di tanah air. Apalagi di tengah pandemi, pemerintah diharuskan fleksibilitas dalam memutuskan suatu kebijakan penanganan Corona.
"Fleksibel tapi tetap harus akurat dan kredibel dan compliance. Ini sebuah tantangan yang itu sangat rumit itu sangat menantang," ungkapnya.
Sri Mulyanu juga pernah menyinggung soal tindak korupsi yang dilakukan pejabat di tengah pandemi COVID-19.Bagaimana cerita lengkapnya? Buka halaman selanjutnya.
